Gedung Parlemen geger ketika Wakil Presiden Mohammad Hatta menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya yang diemban selama 11 tahun. Terhitung 1 Desember 1956, Hatta resmi mundur dari jabatannya. Hari itu, berita pengunduran diri Bung Hatta menjadi headline di semua surat kabar nasional.
Tercatat bukan hanya sekali Mohammad Hatta mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden. Pada Senin, 23 Juli 1956, Ketua DPR Sartono menerima kejutan karena mendapat surat pengunduran dari Hatta.
“Merdeka, dengan ini saya beritahukan dengan hormat, bahwa sekarang, setelah Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih rakyat mulai bekerja, dan Konstituante menurut pilihan rakyat sudah tersusun, sudah tiba waktunya bagi saya mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden. Segera, setelah Konstituante dilantik, saya akan meletakkan jabatan itu secara resmi,” begitulah isi surat tertanggal 20 Juli 1956 tersebut.
Surat tertanggal 20 Juli 1956 itu, makin membuat Sartono terkaget-kaget karena isinya permintaan mengundurkan diri Hatta. Sartono sempat menolak pengunduran diri Hatta dengan tidak membalas surat tersebut. Sebelumnya, Hatta juga pernah mengirimkan surat serupa pada 1955.
Surat Bung Hatta tak kunjung mendapatkan balasan. Akhirnya, Hatta kembali mengirim surat kepada DPR pada Jumat, 23 November 1956. Surat desakan pengunduran diri itu akhirnya memaksa DPR mulai memberlakukan hal yang mendesak dan harus segera dibahas.
Pengunduran diri Bung Hatta jelas menjadi polemik. Hal ini lantaran duet Bung Karno-Bung Hatta adalah dwitunggal proklamator Kemerdekaan RI. Lantas apa yang menyebabkan Hatta mundur sebagai wakil presiden saat itu?
Sejarawan Erwin Kusuma menyatakan bahwa Bung Hatta merupakan figur pemimpin bangsa yang luar biasa. Sepanjang hidupnya, terutama sejak zaman pergerakan hingga pasca kemerdekaan, Bung Hatta menunjukkan karakter kepemimpinan yang kuat. Menurut Erwin, Bung Hatta memiliki integritas tinggi, baik sebagai wakil presiden pertama Indonesia, maupun sebagai pemimpin bangsa selama masa revolusi kemerdekaan.
Dalam siniar “Topsecret: Mundurnya Bung Hatta Sebagai Wakil Presiden”, yang ditayangkan di kanal Youtube Arsip Nasional (ANRI), Erwin menjelaskan bahwa pada periode perang kemerdekaan, Indonesia dipimpin oleh dwitunggal Sukarno-Hatta. Meskipun keduanya adalah orang yang berbeda, mereka bertindak sebagai satu kesatuan dalam memimpin negara. Erwin menilai Bung Hatta sebagai pemimpin yang menjaga integritas dan karakter kuat, khususnya dalam masa-masa sulit tersebut.
Namun, Erwin mengungkapkan bahwa ada sejumlah masalah yang mendorong Bung Hatta mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil presiden. Salah satu faktor utama adalah ketidakpuasan Bung Hatta terhadap kepemimpinan Presiden Sukarno. Hatta merasa bahwa Sukarno kerap kali melampaui tugasnya sebagai kepala negara, bahkan mengintervensi berbagai aspek pemerintahan. Konflik ini semakin memuncak pada masa pemerintahan parlementer di tahun 1950-an, yang secara konstitusi membatasi peran wakil presiden.
Erwin juga menyoroti adanya ketidaksepakatan antara Bung Hatta dan Sukarno terkait masalah pribadi. Salah satunya adalah ketika Sukarno memutuskan untuk menikah lagi, sebuah langkah yang dipertanyakan oleh Hatta.
“Ketika Presiden Sukarno memutuskan untuk menikahi Hartini, Mohammad Hatta termasuk yang mempertanyakan. Apakah langkah Sukarno itu bisa menjaga nama baik Sukarno sebagai seorang presiden dan kepala negara. Itu hal yang sifatnya pribadi,” tutur Erwin.
Menurut Erwin, alasan pengunduran diri Bung Hatta yang dikemukakan secara publik berkenaan dengan terselenggaranya Pemilu 1955. Dari hasil pemilu itu telah terpilih anggota legislatif maupun Konstituante. Para anggota dewan yang baru itulah yang nanti akan memilih presiden dan wakil presiden selanjutnya. Namun, mengutip pendapat Deliar Noor, intelektual Muslim yang menulis biografi politik Bung Hatta, menggejalanya korupsi dalam penyelenggaraan negara turut berkontribusi menyebabkan Bung Hatta muak atas kondisi pemerintahan.
“Karena batasan konstitusinya itu, Hatta tidak mampu menghentikan praktik-praktik korupsi dan penyelewengan dalam penyelenggaraan negara sehingga dia menyatakan mundur dari jabatan wakil presiden. Dan itu sudah dinyatakan sejak 1955,” jelas Erwin.
Setelah pengunduran diri Bung Hatta, pandangan bernegara yang dulunya merupakan kesatuan dari dwitunggal Sukarno-Hatta mulai berubah. Kepemimpinan yang semula bersifat kolektif beralih menjadi lebih personal dan terfokus pada figur Sukarno.
Salah satu perubahan mencolok terjadi dalam kebijakan luar negeri, komitmen terhadap politik luar negeri bebas-aktif yang semula dijaga bersama mulai beralih ke kebijakan yang lebih mencerminkan keinginan Sukarno.
“Bung Hatta tidak mau turut bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dia tidak bisa langsung memperbaikinya karena itu (terkendala) batasan konstitusional. Jadi dia lebih baik memilih sebagai seorang pemimpin bangsa di luar pengelolaan negara. Itu sikap yang dia ambil,” kata Erwin.
Dampak pengunduran diri Bung Hatta sangat terasa, terutama di kalangan masyarakat Indonesia Timur. Erwin menjelaskan bahwa kesetiaan masyarakat di luar Jawa, khususnya di Sumatera, mulai berkurang karena Bung Hatta ketika memimpin berhasil mengelola aspirasi mereka dengan baik.
Ketika dwitunggal yang selama ini menjadi pilar kekuatan bangsa pecah, daya tarik dan kekuatan politik mulai melemah. Upaya untuk menyatukan kembali kekuatan tersebut, yang pernah dilakukan oleh Perdana Menteri Juanda, gagal karena gaya kepemimpinan Sukarno yang sudah tidak bisa lagi diakomodasi oleh Bung Hatta. Perbedaan pandangan politik dan komitmen yang semakin besar menyebabkan konsep dwitunggal yang sebelumnya solid, kini tidak lagi sejalan.
Erwin mengatakan, peristiwa mundurnya Bung Hatta ini memberikan pelajaran penting bagi pemimpin masa kini agar bisa membedakan kapan saatnya harus bertindak sebagai pemimpin negara yang diatur oleh konstitusi, dan kapan saatnya menjadi pemimpin bangsa yang meski tidak diatur oleh konstitusi, harus menunjukkan etika, moralitas politik, serta memberikan teladan kepada rakyat.
“Di masa kini, sangat sulit menemukan figur yang bisa menjadi pemimpin negara sekaligus pemimpin bangsa. Meskipun hubungan antara keduanya bersifat komplementer, idealnya seorang pemimpin harus bisa menjalankan kedua peran tersebut dengan baik,” tandas Erwin.
Suci Amaliyah
*Artikel ini telah tayang di Arina.Id. Jika ingin baca aslinya, klik tautan ini: https://arina.id/mozaik/ar-n41nO/alasan-di-balik-mundurnya-bung-hatta-sebagai-wakil-presiden-
