jalanhijrah.c0m – Gerakan Nurani Bangsa (GNB), sebuah inisiatif moral non-partisan yang dipimpin oleh sejumlah tokoh etis bangsa, menyampaikan seruan kebangsaan kepada Presiden Prabowo Subianto di tengah meningkatnya ketegangan sosial usai demonstrasi besar pada 28–29 Agustus 2025. Dalam pernyataan resmi yang disampaikan oleh Alissa Wahid, GNB menekankan bahwa pemerintah harus menempatkan nilai-nilai kemanusiaan dan keberpihakan terhadap rakyat sebagai landasan utama dalam menjalankan kebijakan.
GNB mendesak agar tindakan kekerasan dan pendekatan represif terhadap demonstrasi segera dihentikan. Alissa menyoroti kemarahan publik yang memuncak akibat sikap sebagian elit kekuasaan—baik dari lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun aparat penegak hukum—yang dinilai tidak menunjukkan empati atas penderitaan rakyat. Hal ini disampaikan dalam pembacaan pernyataan GNB di Griya Gus Dur, Taman Amir Hamzah, Menteng, Jakarta, pada Rabu, 2 September 2025.
Dalam pesannya kepada Presiden Prabowo, GNB menyampaikan sejumlah tuntutan:
- Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap institusi kepolisian, termasuk pembenahan kepemimpinan dan kebijakan, guna mencegah tindakan yang melanggar hak asasi manusia.
- Menjaga stabilitas ekonomi nasional, dengan memastikan keadilan dalam distribusi ekonomi serta pengelolaan anggaran negara yang transparan dan akuntabel.
- Menghapus fasilitas dan tunjangan pejabat publik yang dianggap berlebihan, karena dinilai hanya membebani keuangan negara.
- Memperkuat program perlindungan sosial, serta menghindari kebijakan fiskal yang berpotensi mengurangi hak dasar masyarakat.
- Menegakkan prinsip Supremasi Sipil, memastikan TNI dan Polri kembali menjalankan fungsi utamanya sesuai konstitusi.
Selain itu, GNB mendorong pemerintah untuk membangun kesadaran publik melalui pendekatan persuasif, menjauhi kekerasan, dan melibatkan para tokoh agama, akademisi, serta budayawan dalam menjaga persatuan bangsa melalui doa dan gerakan moral.
Tokoh GNB lainnya, A. Setyo Wibowo, mengungkapkan bahwa gelombang unjuk rasa pada akhir Agustus merupakan bentuk keputusasaan rakyat yang merasa tidak lagi didengar oleh penguasa. Ia mencontohkan insiden tragis di mana seorang pengemudi ojek dilindas kendaraan taktis sebagai pemicu spontanitas rakyat turun ke jalan. Menurut Setyo, hal ini mengingatkan pada gelombang protes besar terkait RUU Pilkada beberapa tahun lalu.
Ia pun menekankan bahwa kejadian ini seharusnya menjadi bahan introspeksi mendalam bagi elit politik, parlemen, aparat keamanan, dan pemerintah. Ia mempertanyakan apakah kekuasaan saat ini digunakan untuk memperkaya diri sendiri atau benar-benar dijalankan demi kepentingan rakyat. Menurutnya, kemarahan rakyat yang memuncak adalah penolakan terhadap praktik kekuasaan yang mengabaikan nilai-nilai etika.
GNB menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa kekuasaan harus dijalankan dengan menjunjung tinggi etika, kepatutan, serta berpihak pada rakyat kecil. Mereka berharap pesan moral ini bisa menjadi momentum refleksi bagi Presiden dan seluruh pejabat negara dalam membangun kembali kepercayaan publik yang mulai hilang.
