jalanhijrah.com – Kritik dan rasa kecewa dari para ulama Aceh terhadap lambannya penanganan banjir serta tanah longsor di Aceh dan sejumlah daerah di Sumatra kian menguat. Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk H Faisal Ali atau Abu Sibreh, menilai bahwa respons pemerintah belum mencerminkan situasi darurat yang sedang dihadapi masyarakat.
Memasuki hari ke-12 setelah bencana, masih banyak warga di berbagai wilayah Aceh yang belum memperoleh bantuan logistik maupun layanan evakuasi yang layak. Menurut Abu Sibreh, kondisi ini menunjukkan bahwa negara belum hadir sepenuhnya saat rakyat membutuhkan pertolongan.
“Sudah lebih dari sepuluh hari bencana terjadi, tetapi Aceh seolah tidak bertuan. Banyak masyarakat masih menunggu makanan, air bersih, dan kebutuhan dasar lainnya,” ujarnya, Ahad (7/12/2025) di Aceh.
Ia menegaskan bahwa penanganan bencana seharusnya dilakukan dengan lebih cepat, terencana, dan terkoordinasi. Hingga saat ini masih banyak lokasi yang terdampak banjir besar sulit dijangkau karena akses jalan rusak berat, jembatan terputus, serta jaringan komunikasi yang belum kembali normal. Bahkan, sebagian wilayah masih terisolasi tanpa bantuan yang memadai.
“Negara tidak boleh lamban dalam urusan kemanusiaan. Ketika rakyat berada dalam ancaman, negara seharusnya hadir di barisan paling depan,” ujarnya.
Abu Sibreh juga mengkritik kebijakan pemerintah yang membatasi masuknya bantuan internasional ke Aceh. Ia menilai langkah tersebut bertolak belakang dengan kenyataan bahwa pengelolaan berbagai sumber daya alam justru banyak diberikan kepada pihak asing.
“Kedaulatan negara tidak hilang hanya karena menerima bantuan kemanusiaan. Tapi mengapa kedaulatan itu justru hilang dan diinjak asing dalam penguasaan tambang dan hutan? Mengapa hal itu dibiarkan, sementara untuk urusan kemanusiaan negara justru menutup pintu? Ini sesuatu yang janggal,” kritiknya.
Padahal, beberapa negara sudah menyatakan kesiapan membantu Aceh setelah melihat besarnya dampak banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah tersebut.
Pimpinan Dayah Mahyal Ulum Al-Aziziyah Sibreh itu juga menyinggung banyaknya unggahan di media sosial yang dinilainya tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi nyata di lapangan. Berbagai kunjungan pejabat dan foto penyaluran bantuan memang beredar luas, namun masyarakat di wilayah terdampak masih menghadapi kesulitan. “Apa yang terlihat di media sosial memang tampak baik, tetapi kenyataannya rakyat masih kesusahan,” ujarnya.
Karena itu, Abu Sibreh meminta Presiden RI, Prabowo Subianto, untuk memberi perhatian serius terhadap bencana besar yang menimpa tiga provinsi: Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sebagai Ketua PWNU Aceh, ia berharap adanya langkah tanggap darurat yang memastikan bantuan menjangkau seluruh daerah, termasuk yang masih terputus aksesnya. “Ini bukan bencana biasa, tetapi tragedi kemanusiaan. Pemimpin tertinggi negara harus turun langsung memastikan semuanya tertangani,” tegasnya.
