jalanhijrah.com – Kota Padang menjadi salah satu daerah yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor yang meluas di sejumlah wilayah Sumatra Barat (Sumbar) pada Selasa (25/11/2025) hingga Kamis (27/11/2025).
Aktivis Nahdlatul Ulama (NU) Sumbar, Armaidi Tanjung, menyampaikan bahwa warga di Kecamatan Nanggalo mengalami kesulitan besar saat membersihkan rumah mereka karena banyaknya kayu gelondongan berukuran besar serta lumpur yang masuk hingga ke dalam hunian.
Armaidi menegaskan bahwa bencana tersebut tidak hanya dipicu oleh intensitas hujan yang tinggi, tetapi juga berkaitan dengan maraknya pembukaan hutan di kawasan Pegunungan Barisan. Ia mengungkapkan bahwa sebagian kayu yang terseret banjir bukanlah pohon tumbang alami, melainkan kayu hasil penebangan sebelumnya.
“Kayu-kayu gelondongan ini bukan berasal dari pohon yang roboh akibat longsor, tetapi memang sudah ditebang manusia. Dari potongan kayunya terlihat jelas, kemungkinan ditebang beberapa hari sebelum banjir terjadi. Ukurannya pun besar, ada yang diameternya mencapai satu meter dengan panjang yang bervariasi,” ujarnya, Jumat (12/12/2025).x
Armaidi menjelaskan bahwa banyak rumah warga mengalami kerusakan berat akibat dihantam kayu-kayu besar tersebut. Selain dipenuhi lumpur, beberapa rumah bahkan terhalang oleh kayu gelondongan yang mustahil dipindahkan tanpa dukungan alat berat.
“Bagaimana mereka bisa membersihkannya? Kayunya berukuran sangat besar, sedangkan peralatan untuk mengeruk lumpur saja mereka tidak punya, apalagi untuk mengeluarkan kayu gelondongan yang masuk ke dalam rumah,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa situasi ini berkaitan langsung dengan masifnya pembukaan hutan di kawasan Pegunungan Barisan, baik untuk perluasan perkebunan sawit maupun pembangunan permukiman baru.
“Pembukaan hutan dilakukan secara besar-besaran. Saat hujan deras turun, kawasan hutan tidak lagi mampu menahan aliran air,” tambahnya.
Armaidi juga mengkritisi pola pembangunan permukiman baru yang dinilai kurang memperhatikan aspek mitigasi bencana.
“Lahan yang dibuka ini bukan hanya untuk perkebunan sawit, tetapi juga banyak dialokasikan untuk pembangunan permukiman. Antar rumah pun hampir tidak ada ruang yang memungkinkan tumbuhnya pepohonan, sehingga saat hujan lebat turun, tidak ada lagi penahan air,” ujarnya.
Ia meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin pembukaan lahan dan pengelolaan kawasan hutan, khususnya di daerah rawan bencana.
“Pemerintah harus mempertimbangkan konsekuensinya. Jika lahan diperuntukkan bagi kebun sawit, seharusnya tidak perlu ada perubahan besar. Namun jika ingin membangun permukiman baru, setiap rumah harus diberi jarak serta ruang untuk pepohonan. Jika hal ini diabaikan, bencana serupa sangat mungkin terjadi lagi di tahun-tahun berikutnya,” tegasnya.
