jalanhijrah.com – Amerika Serikat menegaskan sikap keras terhadap pemerintahan baru Irak. Washington menolak bekerja sama dengan kabinet yang melibatkan kelompok bersenjata berlabel teroris. Pernyataan ini menjadi peringatan serius bagi Baghdad. AS ingin Irak menjauhkan kelompok teroris dari struktur pemerintahan dan proses politik nasional.
Peringatan tersebut disampaikan oleh Kuasa Usaha Amerika Serikat untuk Irak, Joshua Harris, dalam wawancara dengan MBN di Baghdad. Menurutnya, masa depan hubungan bilateral antara Washington dan Baghdad sangat bergantung pada kemampuan pemerintah Irak mengendalikan serta melucuti kelompok-kelompok bersenjata yang beroperasi di luar kendali negara.
Washington juga menekan Irak untuk memperkuat kendali negara atas seluruh kekuatan bersenjata. Pemerintah Irak harus memastikan tidak ada milisi yang bergerak di luar otoritas resmi negara. Bagi AS, keterlibatan kelompok teroris dalam pemerintahan dapat merusak stabilitas Irak. Kondisi itu juga dapat menghambat kerja sama keamanan, diplomasi, dan ekonomi dengan negara mitra.
Isu ini menjadi ujian awal bagi Perdana Menteri Ali al-Zaidi. Ia harus membuktikan bahwa pemerintahannya tidak memberi ruang bagi kelompok teroris maupun aktor bersenjata non-negara. Tekanan AS juga menunjukkan kekhawatiran terhadap pengaruh milisi dalam politik Irak. Kelompok semacam itu dapat mengganggu agenda reformasi, memperlemah hukum, dan memicu ketegangan internal.
Jika Baghdad gagal mengambil jarak dari kelompok teroris, Irak berisiko menghadapi tekanan diplomatik. Hubungan Irak dengan AS juga dapat mengalami hambatan serius. Dengan demikian, pesan AS bukan sekadar pernyataan politik. Washington sedang menguji komitmen Irak dalam membangun pemerintahan yang stabil, berdaulat, dan bebas dari pengaruh kelompok teroris.
