Jalanhijrah.com – Pada bulan Agustus ini, Indonesia genap merayakan 80 tahun kemerdekaannya. Perayaan ini tentu menjadi momen penuh syukur dan kegembiraan bagi masyarakat, sebagai bentuk penghormatan atas perjuangan para pendahulu yang berhasil merebut dan menjaga kemerdekaan dari tangan penjajah selama ratusan tahun. Menariknya, di awal bulan yang sama, muncul kabar menggembirakan lainnya: pertumbuhan ekonomi nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pada triwulan II tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,12% secara tahunan (year-on-year). Angka ini menjadi yang tertinggi dalam dua tahun terakhir, memberikan kesan positif dan optimisme terhadap stabilitas ekonomi di tengah tantangan global.
Namun, di balik euforia angka tersebut, muncul pertanyaan penting: apakah pertumbuhan ini benar-benar mencerminkan kesejahteraan yang dirasakan seluruh lapisan masyarakat? Delapan dekade kemerdekaan seharusnya menjadi momen reflektif, bukan sekadar ajang perayaan simbolik. Pertumbuhan yang stabil di kisaran lima persen belum tentu menjadi bukti bahwa keadilan sosial dan kesejahteraan telah terwujud secara merata. Semangat kemerdekaan seharusnya mendorong kita untuk melihat lebih dalam—bahwa makna merdeka tidak bisa hanya diukur lewat angka makro ekonomi.
Produk Domestik Bruto (PDB) memang dapat menjadi indikator keberhasilan, namun mandat kemerdekaan mengharuskan lebih dari itu. Kita ditantang untuk keluar dari pola pertumbuhan yang hanya setengah jalan, dan mulai mengatasi ketimpangan agar setiap keluarga di Indonesia benar-benar merasakan manfaat ekonomi dalam kehidupan sehari-hari.
Capaian 5,12% yang diumumkan BPS pada awal Agustus 2025 sekilas memberikan harapan. Ini sedikit lebih tinggi dibandingkan triwulan II tahun sebelumnya (5,05%), dan menjadi yang tercepat dalam dua tahun terakhir. Jika ditarik ke belakang, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua sejak 2022 cenderung konsisten: 5,44% di 2022, 5,17% pada 2023, 5,05% di 2024, dan kini 5,12% di 2025. Meski stabil, penggerak utamanya terus berubah. Tahun 2022 ditopang oleh ekspor komoditas dan mobilitas pasca-pandemi. Tahun berikutnya, peran terbesar dipegang sektor transportasi dan pengeluaran pemerintah. Di 2024, geliat pariwisata membuat sektor akomodasi dan kuliner bersinar. Sedangkan di 2025, sektor “jasa lainnya” serta ekspor barang dan jasa menjadi tumpuan utama.
Namun, bagi masyarakat umum, angka-angka tersebut kerap terasa jauh dari realita. Nyatanya, pertumbuhan 5,12% kali ini sangat dipengaruhi oleh faktor musiman, seperti momen Lebaran pada awal April yang mendorong lonjakan konsumsi: mudik, belanja kebutuhan, padatnya transportasi, serta aktivitas sosial yang tinggi, semua menggerakkan roda ekonomi di sektor perdagangan dan jasa. Di saat yang sama, ekspor membaik berkat pulihnya perdagangan regional, dan investasi domestik mulai menunjukkan sinyal pemulihan.
Jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga pada periode yang sama, posisi Indonesia terbilang cukup kuat. Vietnam mencatat lonjakan pertumbuhan sebesar 7,96%, diikuti oleh Filipina dengan 5,5%, Malaysia 4,5%, dan Singapura 4,4%. Di luar kawasan, Tiongkok tumbuh 5,2% meskipun dibayangi krisis properti, sementara Amerika Serikat menunjukkan kinerja kuartalan yang solid. Sebaliknya, Thailand justru tertinggal jauh dengan proyeksi pertumbuhan tahunan hanya 1,8%. Dalam konteks global yang penuh ketidakpastian, capaian Indonesia tergolong kompetitif dan cukup menggembirakan.
Namun, di balik angka-angka itu, terdapat realitas yang lebih kompleks. Secara teoritis, pertumbuhan 5,12% di kuartal II-2025 memang sejalan dengan sejumlah faktor positif seperti meningkatnya konsumsi saat Lebaran, pulihnya kinerja ekspor, dan membaiknya investasi. Tetapi jika kita melihat ke kondisi riil masyarakat — dari situasi di jalanan hingga isi dompet — tak semua orang merasakan dampak pertumbuhan tersebut secara nyata.
Indikator lain seperti penurunan penjualan mobil, turunnya arus investasi asing, lemahnya indeks manufaktur, serta meningkatnya laporan pemutusan hubungan kerja (PHK), menunjukkan adanya tekanan di beberapa sektor ekonomi. Ini memberi sinyal bahwa pertumbuhan ekonomi belum menyentuh semua lapisan masyarakat secara merata. Maka, patut dipertanyakan: apakah kebijakan pemerintah saat ini sudah cukup tanggap terhadap ketimpangan antara data makro dan kondisi mikro?
Pertumbuhan ekonomi akan kehilangan maknanya jika manfaatnya tidak dirasakan secara luas. Sayangnya, pemerintah kerap menjadikan angka PDB sebagai indikator keberhasilan, padahal kesejahteraan masyarakat juga ditentukan oleh daya beli, akses terhadap pekerjaan, dan stabilitas ekonomi rumah tangga. Narasi yang optimistis memang penting, tetapi harus diimbangi dengan kejujuran dalam melihat tantangan nyata yang ada.
Jika kita meninjau tren selama empat tahun terakhir, sumber utama pertumbuhan ekonomi di kuartal II relatif konsisten: konsumsi yang melonjak saat Lebaran, ekspor yang bergantung pada harga komoditas global atau pemulihan regional, serta investasi dan proyek infrastruktur yang menopang permintaan domestik ketika ekspor melemah. Namun, faktor-faktor penahan pun tak kalah kuat, seperti perlambatan ekonomi global, ketegangan perdagangan internasional, dan krisis di beberapa negara yang ikut memengaruhi kondisi dalam negeri.
Lebih jauh, masih ada kesenjangan yang mencolok antara indikator makroekonomi dan realitas kehidupan masyarakat. Banyak warga merasa pertumbuhan hanya sekadar angka, tanpa perubahan nyata di meja makan mereka. Di sinilah kebijakan ekonomi perlu diarahkan ulang. Jika selama ini pertumbuhan terutama disokong oleh pola musiman seperti Lebaran, bagaimana dengan strategi untuk kuartal-kuartal lainnya?
Sudah saatnya pemerintah beralih dari ketergantungan pada konsumsi domestik sesaat menuju strategi jangka panjang yang berfokus pada peningkatan produktivitas, diversifikasi ekspor, dan pengembangan industri padat karya. Tanpa transformasi kebijakan yang lebih mendasar, ada risiko Indonesia akan terus berada di “jebakan lima persen” — stagnan meski tampak stabil.
Singkatnya, pertumbuhan 5,12% pada Q2-2025 merupakan pencapaian yang sah dan cukup mengesankan, apalagi dalam situasi ekonomi global yang belum pasti. Komponen penyusunnya — jasa, ekspor, dan investasi — sesuai dengan pola musiman dan kondisi eksternal yang mulai membaik. Namun, tetap ada jarak antara data statistik dan pengalaman nyata masyarakat. Tantangan ini harus dihadapi dengan jujur, bukan ditutupi oleh narasi semata.
Agar pertumbuhan ekonomi benar-benar membawa dampak nyata, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis. Pertama, mengurangi ketergantungan pada momentum musiman seperti Lebaran, yang selama ini menjadi pendorong konsumsi jangka pendek. Kedua, mendorong ekspor berbasis nilai tambah dan memperluas sektor industri padat karya untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan berkelanjutan. Ketiga, memperkuat sistem perlindungan sosial agar daya beli masyarakat tetap terjaga, terutama saat menghadapi tekanan ekonomi global. Terakhir, penting bagi pemerintah untuk menyeimbangkan narasi optimisme dengan kejujuran atas kondisi di lapangan, agar kebijakan yang diambil benar-benar relevan dan solutif terhadap persoalan yang dihadapi rakyat.
Dengan pendekatan semacam ini, pertumbuhan ekonomi tak lagi hanya sekadar angka dalam laporan statistik, tetapi akan terasa nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat — mulai dari pedagang di pasar tradisional di pelosok daerah hingga konsumen di pusat perbelanjaan di tengah kota.
