jakanhijrah.com – Anggota Komisi VIII DPR RI, Dini Rahmania, menyoroti rencana penambahan personel TNI dan Polri dalam pelaksanaan ibadah haji, yang dikhawatirkan dapat mengurangi jumlah petugas yang menangani pelayanan jamaah. Ia menegaskan bahwa alasan keamanan dan perlindungan tidak boleh mengurangi alokasi petugas haji yang selama ini bertugas langsung melayani jamaah di Tanah Suci.
Dini menambahkan, keterlibatan aparat keamanan sebaiknya dibatasi dan dipisahkan agar tidak mengganggu tugas pelayanan yang telah diatur secara ketat. Setiap kebijakan penambahan personel, menurutnya, harus dijamin tidak mengurangi kuota petugas haji yang sudah ditentukan.
“Tugas TNI sebagai pelindung jamaah harus dibedakan jelas dari fungsi pelayanan haji. Penempatannya sebaiknya berada dalam skema tersendiri tanpa mengurangi jumlah petugas haji,” ungkap Dini dalam keterangan tertulis yang dikutip, Minggu (18/1/2026).
Ia menekankan bahwa jika pemisahan tugas tidak dilakukan sejak awal, penambahan aparat justru berpotensi menurunkan kualitas pelayanan jamaah. Menurutnya, pelayanan haji memerlukan petugas yang memiliki kompetensi teknis, manajerial, serta pemahaman terhadap kebutuhan jamaah, bukan hanya fokus pada pengamanan.
“Penguatan TNI tidak menjadi masalah selama kuota petugas haji tetap terjaga dan fungsi perlindungan jamaah berjalan optimal,” tambahnya.
Dini menekankan bahwa negara harus menjamin kebijakan tersebut tetap sesuai dengan prinsip utama penyelenggaraan haji, yaitu memberikan pelayanan maksimal kepada jamaah. Tanpa batasan yang jelas, penambahan personel TNI/Polri berisiko mengalihkan fokus dari pelayanan dan bertentangan dengan regulasi haji yang menempatkan jamaah sebagai prioritas utama.
Sebelumnya, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI menyatakan bahwa penambahan petugas haji tahun ini tidak hanya melibatkan TNI dan Polri, tetapi juga termasuk tenaga kesehatan, seiring meningkatnya kebutuhan layanan bagi jamaah lanjut usia.
Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan), menyatakan bahwa penambahan petugas haji merupakan implementasi arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas pelayanan jamaah.
“Tenaga kesehatan memang ditambah, namun yang lebih penting adalah pemeriksaan kesehatan awal yang harus lebih diperhatikan,” kata Gus Irfan, Rabu (14/1/2026).
Meski begitu, data pemerintah menunjukkan lonjakan signifikan pada jumlah personel dari TNI dan Polri. Ia menjelaskan, tahun lalu jumlah personel TNI/Polri sekitar 70 orang, sementara tahun ini meningkat menjadi lebih dari 170 orang, naik lebih dari dua kali lipat.
