jalanhijrah.com – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, secara resmi membuka Sekolah Kepemimpinan Perempuan Kartini yang digagas oleh Kartini Love AI. Inisiatif ini merupakan upaya strategis guna meningkatkan kemampuan dan keberanian perempuan dalam berperan aktif dalam pengambilan keputusan di berbagai sektor pembangunan.
Arifah menyatakan, “Saya melihat forum ini sangat strategis dan penting. Salah satu langkah yang perlu kita ambil adalah memastikan perempuan tetap memiliki ruang. Perempuan harus didorong agar berani menyuarakan pendapatnya. Namun, masih banyak perempuan yang belum berani untuk berbicara. Oleh karena itu, Sekolah Kepemimpinan Kartini harus kita dukung bersama,” ucapnya, Senin (20/10/2025).
Sekolah Kepemimpinan Kartini hadir untuk memberdayakan perempuan melalui pengembangan diri secara menyeluruh, meliputi peningkatan kapasitas pribadi dan kemampuan kepemimpinan.
Program ini dibuat untuk meningkatkan rasa percaya diri, keterampilan komunikasi, serta membangun jaringan profesional yang solid, sehingga perempuan dapat menjadi pemimpin yang berintegritas dan kompetitif.
Selain itu, para peserta juga diberikan pemahaman tentang aspek hukum, khususnya mengenai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), agar perempuan dapat mengenal hak-haknya dengan baik dan berani mengambil tindakan hukum dalam memperjuangkan keadilan.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, perempuan mencapai 49,88 persen dari total penduduk Indonesia, namun hanya 22,46 persen yang duduk di kursi parlemen. Arifah menyatakan bahwa data ini mengindikasikan perlunya perluasan ruang partisipasi dan kepemimpinan perempuan.
“Kepemimpinan perempuan harus dilihat secara lebih luas, tidak hanya di ranah politik, tetapi juga di sektor lain seperti pemerintahan, swasta, pendidikan, hingga di tingkat desa. Banyak perempuan berbakat yang berpotensi menjadi kepala desa, pejabat tinggi, atau pemimpin komunitas yang menjadi ujung tombak pembangunan di tingkat akar rumput,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kepemimpinan perempuan bukan sekadar soal representasi, melainkan tentang membawa perspektif inklusif, empatik, dan berkeadilan.
“Jika kita ingin menyelesaikan berbagai persoalan bangsa, kita harus mulai dengan menguatkan perempuan-perempuan kita,” tegasnya.
Sebagai contoh, Arifah menyebutkan inisiatif pendidikan politik bagi calon kader perempuan desa di Kabupaten Cilacap yang berhasil menghasilkan kerja sama program senilai Rp1,2 triliun selama dua tahun untuk penguatan ekonomi perempuan.
“Jumlah tersebut bukan angka kecil, dan semuanya berawal dari pendidikan politik bagi perempuan di tingkat desa,” jelasnya.
Melalui Sekolah Kepemimpinan Kartini, Arifah berharap semakin banyak perempuan pemimpin yang mampu membawa perubahan signifikan di lingkungan mereka.
“Forum seperti ini adalah ruang kolaborasi yang luar biasa. Kami di Kemen PPPA sangat terbuka untuk bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Sekolah Kepemimpinan Kartini. Dengan saling memahami, mendukung, dan memperkuat, kita dapat mewujudkan perempuan berdaya dan anak terlindungi menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Sementara itu, Founder Kartini Love AI, Awaludin Marwan, menyatakan bahwa kepemimpinan perempuan adalah solusi strategis untuk menghadapi berbagai tantangan yang dialami perempuan.
“Menguatkan kapasitas kepemimpinan perempuan dengan mendorong kemandirian ekonomi dan pendidikan diharapkan menjadi langkah strategis untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi,” ujarnya.
Sekolah Kepemimpinan Kartini saat ini masih dalam tahap uji coba. Kegiatan ini diselenggarakan dalam bentuk short course selama dua hari, dengan jeda dua minggu di antara sesi untuk penugasan dan pengembangan ide peserta.
Materi yang diberikan mencakup kepemimpinan perempuan dalam birokrasi dan budaya organisasi, kebijakan pemberdayaan, tantangan dan peluang penggunaan kecerdasan buatan dalam politik dan demokrasi, serta isu hukum, kekerasan terhadap perempuan, dan resolusi konflik.
Pada tahap awal, program ini menargetkan peserta dengan posisi manajerial yang memiliki pengalaman kerja minimal tujuh tahun serta perspektif gender.
“Pesertanya tidak harus semuanya perempuan, laki-laki juga bisa bergabung selama memiliki perspektif yang mendukung perempuan,” jelasnya.
“Semoga peluncuran Sekolah Kepemimpinan Kartini ini dapat menjadi semangat baru untuk mewujudkan gagasan dan cita-cita Kartini, serta mendorong berbagai terobosan,” tambah Awaludin.
