jalanhijrah.com – Gelombang protes yang terjadi di Pati, Jawa Tengah, pada Rabu, 13 Agustus 2025, terhadap kepemimpinan Bupati Sudewo bukan sekadar reaksi spontan. Jauh sebelum mencuatnya kontroversi terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen, kalangan pesantren dan akademisi telah lebih dulu menyampaikan ketidakpuasan atas sejumlah kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada masyarakat, khususnya terkait penerapan sekolah lima hari. Tutik Nurul Janah, pengasuh Pesantren Maslakul Huda Putri, Kajen, Pati, menjelaskan bahwa penolakan terhadap kebijakan sekolah lima hari sudah disuarakan sejak awal masa jabatan Sudewo. Ia juga menyoroti peran aktif para akademisi dari Institut Pesantren Mathali’ul Falah (Ipmafa) dalam merespons kebijakan tersebut.
“Sebelum isu ini menjadi sorotan publik, Ipmafa telah beberapa kali mengadakan forum diskusi kelompok terfokus (FGD) bersama para kepala dinas untuk membahas berbagai persoalan terkait kebijakan Bupati Pati,” ujar Tutik saat dihubungi NU Online pada Rabu (13/8/2025). Ia menjelaskan bahwa Fakultas Tarbiyah Ipmafa telah berdialog dengan Dinas Pendidikan untuk menyampaikan penolakan terhadap kebijakan lima hari sekolah. Sementara itu, Fakultas Syari’ah juga turut melakukan kajian akademik dan merilis hasil survei yang menunjukkan penolakan terhadap kenaikan PBB-P2 sebesar 250 persen. Namun menurut Tutik, seluruh masukan tersebut tidak mendapat tanggapan yang memadai dari pihak pemerintah. “Jawaban yang selalu kami terima dari Pemerintah Pati adalah bahwa Bupati Sudewo tidak akan mencabut kebijakannya,” tegasnya.
Tutik menilai bahwa aksi unjuk rasa yang terjadi belakangan ini merupakan puncak dari kekecewaan yang sudah berlangsung sejak awal masa jabatan Bupati. Ia menekankan bahwa demonstrasi tersebut bukanlah reaksi spontan, melainkan hasil dari proses panjang penyampaian kritik dan aspirasi yang diabaikan. “Aksi ini bukan terjadi tiba-tiba. Warga tidak serta-merta membentuk aliansi untuk turun ke jalan, melainkan melalui tahapan penyampaian pendapat dan keberatan atas berbagai kebijakan bupati yang belum genap satu tahun menjabat,” jelasnya.
Tutik juga mengkritik gaya kepemimpinan Bupati Sudewo yang dinilainya terlalu percaya diri dan minim ruang dialog dengan masyarakat, terutama dalam merumuskan kebijakan yang berdampak luas. “Sejak awal menjabat, Bupati terkesan terlalu yakin dengan keputusannya tanpa disertai komunikasi yang memadai. Banyak kebijakan yang menyulitkan masyarakat, dan setiap masukan selalu dijawab dengan sikap tidak akan mundur dari kebijakan tersebut,” ujarnya.
Ia merinci sejumlah kebijakan yang menjadi sumber keresahan publik sejak awal masa jabatan Bupati Sudewo, antara lain kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen, serta peningkatan tarif retribusi bagi pedagang kaki lima yang dianggap memberatkan kelompok ekonomi lemah. Selain itu, Tutik menyoroti kebijakan sekolah lima hari dan penggabungan (regrouping) 138 sekolah negeri sebagai langkah yang menuai penolakan. Ia juga mengkritik keputusan Bupati yang mengundang grup musik Trio Srigala untuk tampil di Pendopo Pati, yang dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung masyarakat.
Menjelang aksi unjuk rasa, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Pati telah mengeluarkan maklumat yang salah satu poinnya meminta Bupati Sudewo untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat. “Bupati diminta melakukan introspeksi serta meminta maaf kepada rakyat atas kebijakan yang tidak membawa kemaslahatan dan bahkan menimbulkan kerugian. Secara khusus, Bupati juga diminta menyampaikan permintaan maaf kepada PCNU Pati atas klaim sepihak terkait dukungan terhadap kebijakan sekolah lima hari,” demikian isi poin keempat dalam maklumat tersebut.
