jalanhijrah.com – Dulu, pers lahir dari semangat perlawanan. Ia bukan sekadar profesi, melainkan pengabdian. Surat kabar muncul bukan karena keuntungan, tapi karena kegelisahan moral. Wartawan tidak hanya mencari berita, tapi mengejar kebenaran, menulisnya dengan risiko, bahkan ancaman.
Pada masa itu, jurnalisme adalah keberanian: berdiri di sisi kebenaran meski berhadapan dengan kekuasaan.
Kini, suasana berbeda. Media melimpah, informasi mengalir tanpa henti. Namun di balik derasnya berita, muncul pertanyaan: apakah pers masih tegak di atas kebenaran, atau tunduk pada kepentingan?
Kenyataan tak bisa ditutup-tutupi: kepemilikan media sarat konflik kepentingan. Banyak media besar, terutama televisi nasional, dimiliki pengusaha-politisi atau pihak dengan kepentingan politik jelas. Independensi redaksi kini bukan hanya soal integritas wartawan, tetapi soal struktur kekuasaan di baliknya.
Idealnya, jurnalis bekerja untuk publik. Nyatanya, media bekerja untuk pemilik modal. Pemilik modal sering berpihak pada politik. Di sinilah konflik lahir: jurnalis mengejar kebenaran, media mencari keuntungan, pemilik menjaga kepentingannya. Tiga arah yang tidak selalu selaras ini sering bertabrakan. Akibatnya, kebenaran harus menunggu, bahkan terkadang dikalahkan.
Jurnalisme pun kadang berubah menjadi alat tawar-menawar: kasus tertentu dibesar-besarkan, kasus lain disembunyikan karena menyangkut kekuasaan. Keputusan redaksional kini dipengaruhi nilai strategis: apakah berita menguntungkan atau merugikan? Jika merugikan, ditunda; jika berbahaya, dikubur; jika menguntungkan, diangkat tinggi-tinggi. Jurnalisme kehilangan wataknya sebagai saksi, menjadi pemain.
Situasi diperparah oleh masyarakat mediatik. Apa yang tampil di media dianggap nyata; yang tak muncul dianggap hilang. Kasus besar yang tidak diberitakan dianggap selesai, padahal tidak. Bangsa ini telah menyaksikan banyak skandal besar, tetapi satu per satu hilang dari ingatan publik karena pemberitaan berhenti, bukan karena masalah selesai.
Contoh kecil: Edy Tansil, penculikan, Harun Masiku, atau kasus Firly Bahuri — seakan hanya ada ketika dibahas. Apakah ini kebenaran?
Tragedi terjadi ketika media menentukan apa yang penting dan apa yang dilupakan. Bangsa yang hidup dalam sistem seperti ini perlahan kehilangan ingatan kolektif. Kita bukan hanya mudah lupa, tapi dipaksa hidup dalam budaya lupa.
Laporan Dewan Pers menunjukkan pers menghadapi tiga krisis sekaligus: kemerdekaan, profesionalisme, dan ekonomi. Kekerasan terhadap jurnalis masih ada, tekanan media nyata, pengaduan publik meningkat. Di sisi lain, disrupsi digital mengguncang model bisnis media: iklan pindah ke platform teknologi, redaksi mengecil, wartawan mengejar kecepatan, bukan kebenaran.
Ketika ekonomi media melemah, profesionalisme runtuh; ketika profesionalisme runtuh, kepercayaan publik hilang; ketika kepercayaan hilang, pers kehilangan kekuatan moralnya. Ia terjepit oleh kekuasaan, pasar, dan teknologi.
Dalam tradisi ilmu yang sehat, kebenaran tidak ditentukan sorotan atau popularitas. Sesuatu tetap benar meski tidak populer, tetap salah meski tak diberitakan. Tapi di masyarakat mediatik, logika terbalik: viral = benar, tak viral = tak penting. Krisis pers menjadi krisis peradaban: bukan kebenaran yang dicari, tapi sorotan.
Pers seharusnya menjadi penjaga ingatan bangsa: mencatat kesalahan, mengingatkan kejahatan, menjaga sejarah tetap utuh. Ketika pers terjebak kepentingan, ingatan publik rapuh, kasus besar hilang tanpa penyelesaian, keadilan tertunda. Padahal, keadilan hanya mungkin jika ingatan dijaga. Bangsa yang pelupa sulit menegakkan keadilan.
Hari Pers Nasional seharusnya bukan sekadar perayaan profesi, tapi momen muhasabah: apakah pers masih saksi kebenaran, atau telah menjadi alat kepentingan? Karena kebenaran yang terlupakan menunda keadilan, dan bangsa yang sering lupa akan kehilangan arah sejarahnya sendiri. Wallahu a’lam bish-shawab.
