jalanhijrah.com – Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyampaikan kecaman keras terhadap aksi aparat kepolisian yang mengendarai kendaraan taktis hingga menabrak seorang demonstran berjaket ojek online (ojol) di depan Gedung DPR RI, Jakarta, pada Kamis (28/8/2025).
Menurutnya, tindakan tersebut merupakan bentuk kekerasan yang kejam dan tidak berperikemanusiaan. “Mengendarai kendaraan taktis sampai melindas warga yang mengenakan jaket ojol merupakan tindakan yang sangat brutal,” ujar Usman saat dihubungi NU Online pada hari yang sama.
Usman Hamid mengakui bahwa situasi di lapangan memang kerap rumit dan kadang menuntut aparat untuk menggunakan kekuatan. Namun, ia mempertanyakan apakah tindakan tersebut benar-benar dilakukan untuk melindungi keselamatan petugas, atau justru mengorbankan nyawa warga sipil, khususnya pengemudi ojek online.
“Kami mengecam keras aksi itu dan mengingatkan agar aparat bertindak berdasarkan prinsip kemanusiaan dan keadilan,” tegasnya. Ia menyoroti bahwa penggunaan kendaraan taktis secara sembarangan, penembakan gas air mata, tindakan pemukulan, serta penangkapan yang sewenang-wenang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, apalagi jika kekerasan yang dilakukan melampaui batas.
Usman menekankan pentingnya profesionalisme aparat dalam menangani aksi unjuk rasa. Menurutnya, habisnya waktu penyampaian pendapat di muka umum bukan alasan yang sah untuk melakukan tindakan represif. Ia juga menegaskan bahwa para demonstran dan jurnalis harus diperlakukan secara adil dan proporsional.
Selain itu, Usman mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar segera menghentikan tindakan kekerasan oleh oknum aparat dan memastikan mereka yang terlibat diusut sesuai proses hukum yang berlaku.
Usman Hamid juga meminta agar pemerintah daerah segera memberikan layanan medis bagi para demonstran yang mengalami luka-luka. Berdasarkan laporan dari Amnesty International, sejumlah korban telah dirawat di RSUD Tanah Abang dan RS Pelni. “Memberikan pertolongan medis adalah bagian dari kewajiban negara dalam melindungi hak asasi manusia. Saat ini sudah banyak korban yang terluka dan dilarikan ke rumah sakit,” jelasnya. Usman menekankan bahwa negara harus memikul tanggung jawab penuh atas insiden ini. “Kami mendesak negara untuk bertanggung jawab,” tegasnya.
Sementara itu, Aulia Rizal dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian juga mengecam keras peristiwa tersebut. Ia menilai tindakan melindas pengemudi ojek online hingga tewas adalah kekejaman yang tidak manusiawi. “Polisi gagal total dalam menangani aksi protes ini,” tulisnya melalui akun Instagram @reformasi.polri.
Aulia menambahkan bahwa pola tindakan represif seperti penggunaan gas air mata, meriam air, serta penangkapan massal—termasuk terhadap anak-anak—menunjukkan kegagalan institusional dalam tubuh kepolisian. Ia menekankan bahwa menghukum pelaku saja tidak cukup. “Reformasi menyeluruh terhadap institusi kepolisian harus segera dilakukan, dengan melibatkan pengawas independen yang benar-benar bekerja,” tegasnya.
