Menu

Mode Gelap

News · 19 Des 2021 18:28 WIB ·

Politik Identitas Picu Intoleransi, Radikalisme dan Terorisme


					Politik Identitas Picu Intoleransi, Radikalisme dan Terorisme Perbesar

Jalanhijrah.com Jakarta – Pengamat intelijen sekaligus Direktur Eksekutif Center of Intelligence and Strategic Studies (CISS) Ngasiman Djoyonegoro mengatakan, berlakunya politik identitas di Tanah Air sudah sangat mengkhawatirkan. Ini ditambah banyaknya purnawirawan aparat yang menjadi tim sukses di perhelatan pemilu, sehingga pengaruhnya sangat berdampak ke masyarakat.

“Sehingga aparat harus benar-benar netral. Kalau dua pilar (TNI-Polri) ini ikut-ikutan dalam kontestasi dukung-mendukung ini menyalahi aturan,” ujar Ngasiman, Jumat (17/12/2021).

Hal tersebut disampaikannya dalam “Seminar Nasional: Moderasi Beragama dan Tantangan Politik Identitas di Indonesia” yang digelar Lingkar Studi Politik Indonesia (LSPI) di Jakarta.

Ngasiman juga khawatir akan aparatur negara atau pegawai pemerintah yang terpapar radikalisme, dan memiliki sikap intoleran terhadap perbedaan, yang bertentangan dengan ideologi bangsa.

“Di lintas sektoral dan lembaga negara, saya dulu pernah menulis supaya ada audit forensik terhadap aparat dan ASN kita. Supaya yang sudah beda dengan ideologi Pancasila tidak melenceng lagi. Karena kalau kita lihat pasca-gerakan 212 itu sampai sekarang polarisasi itu terjadi. Mereka menggunakan pendekatan pola-pola pendekatan yang kelompok dan top manajerial di lingkungan kementerian dan lembaga negara terutama di BUMN kita,” jelasnya.

“Makanya saya berharap di beberapa BUMN kita itu komisaris terutama ada manajemen di masjid mereka itu betul-betul diterapkan moderasi beragama, supaya kelompok-kelompok ASN dan aparat kita yang di kementerian itu benar-benar total dalam hal mendukung ideologi Pancasila,” imbuh Ngasiman.

Baca Juga  Maba ITS Dibekali Wawasan Kebangsaan Agar Tak Terjebak Radikalisme

Atas itu, ia mendukung peta jalan atau roadmap moderasi beragama yang dibuat Kementerian Agama dan pihak lainnya. Ngasiman berharap hal itu bisa benar-benar dijalankan mulai tahun depan. Ini semua dilakukan agar Indonesia tak menjadi negara yang terjebak dalam perang saudara berkepanjangan akibat politisasi agama, seperti yang terjadi di Timur Tengah.

“Karena kelompok-kelompok HTI-FPI ini memang dulunya, kalau dulu kita kenal hard power, soft power, mereka pakai smart power,” jelasnya.

“Jadi pada intinya penting moderasi beragama ini untuk pencegahan intoleransi , radikalisme, dan terorisme,” imbuh Ngasiman.

Sementara, Romo Benny Susetyo menyebut politik identitas akan selalu digunakan guna membenarkan politisasi agama ketika pemilu. Sebab hal itu memiliki cost politik yang lebih murah dibandingkan menggunakan isu lain.

“Selama politik gagasan tidak jadi acuan bertindak elite politik maka politisasi agama akan terus ada,” ujar Staf Khusus Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tersebut.

Meski begitu, lanjut Benny, partai politik (parpol) yang mengusung isu agama cenderung tak laku di Indonesia. Ini dibuktikan dengan tak adanya parpol berideologi agama yang menang pemilu legislatif sejak tahun 1955.

Menurut dia, hal ini pula yang terjadi dengan parpol atau politikus yang mengusung isu politik identitas.

“Karena selalu yang menang nasionalisme. Partai agama tidak mampu bersaing dengan partai nasionalis,” kata dia.

Baca Juga  Kenalilah 4 Tanda Orang Yang Akan Bahagia Dunia dan Akhirat

“Saya optimistis saja meskipun pertarungannya ramai di sosmed, politik identitas akan terus dipakai tetapi tidak akan laku. Politik identitas tidak begitu laku karena tidak signifikan memengaruhi pilihan publik,” imbuhnya.

Sementara, menurut dosen President University, Muhamad AS Hikam, politik identitas merupakan gangguan bagi kehidupan demokrasi Indonesia.

“Ini akibat munculnya politisasi agama,” ujar dia.

Politik identitas berbasis agama di Indonesia, dipandangnya selalu negatif. Karena bertentangan dengan konstitusi dan wawasan kebangsaan. Ia pun menyarankan agar penggunaan politik agama tak sembarangan.

Ini dilakukan, juga harus seiring dengan moderasi beragama yang bingkainya tepat.

“Politik pasti bawa identitas tetapi tetap harus patuh pada konstitusionalisme dan citizenship,” jelasnya.

Pengurus Harian Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme MUIPusat, Makmun Rasyid menyatakan, moderasi beragama yang harus bersama-sama diwujudkan ialah semangat beragama yang sekaligus komitmen dalam bernegara.

“Kalau konteksnya begini, maka apa pun jenis politik identitasnya tidak akan jadi peretak. Karena rahim kita menjunjung tinggi kebersamaan,” ujarnya.

Model beragama yang terlalu ekstrem dan juga terlalu longgar, menurut dia tak tepat. Sebab akan mempengaruhi kesakralan. Makmun pun berharap moderasi beragama benar-benar diwujudkan secara nyata di masyarakat, bukan sekadar teori.

“Pola beragama terlalu keras maka akan munculkan politik identitas,” katanya.

Artikel ini telah dibaca 21 kali

Baca Lainnya

Organisasi Kemanusiaan Qatar Bantu Pemulihan Gaza

15 Agustus 2022 - 15:00 WIB

Organisasi Kemanusiaan Qatar Bantu Pemulihan Gaza

Wapres Minta Dosen Pendidikan Agama Islam Jadi Garda Terdepan Cegah Radikalisme

12 Agustus 2022 - 10:27 WIB

Armenia dan Azerbaijan Didesak Akhiri Permusuhan

5 Agustus 2022 - 10:00 WIB

Armenia dan Azerbaijan Didesak Akhiri Permusuhan

Bekas Ketua FPI Banjarnegara Ingatkan Bahaya Radikalisme

4 Agustus 2022 - 15:00 WIB

Bekas Ketua FPI Banjarnegara Ingatkan Bahaya Radikalisme

Maba ITS Dibekali Wawasan Kebangsaan Agar Tak Terjebak Radikalisme

4 Agustus 2022 - 12:00 WIB

Maba ITS Dibekali Wawasan Kebangsaan Agar Tak Terjebak Radikalisme

Wagub Jambi Meminta FKUB Terus Jaga Kerukunan Beragama

31 Juli 2022 - 14:55 WIB

Wagub Jambi Meminta FKUB Terus Jaga Kerukunan Beragama
Trending di News