jalanhijrah.com – Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta terus mempersiapkan transformasi menuju status Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH). Berbagai strategi mulai disusun, termasuk integrasi lembaga pendidikan berbasis Badan Layanan Umum (BLU) serta penguatan pengelolaan aset kampus.
Isu ini menjadi bahasan utama dalam audiensi antara Rektor UIN Jakarta, Asep Saepudin Jahar, bersama jajarannya dengan Menteri Agama Nasaruddin Umar di Kantor Kementerian Agama, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Menag Nasaruddin menegaskan pentingnya pembenahan tata kelola aset sebelum transformasi status dilakukan. Ia menekankan bahwa aset milik pemerintah harus kembali berada di bawah pengelolaan negara dan digunakan untuk kepentingan publik sesuai regulasi yang berlaku.
“Negara tidak boleh membentuk yayasan. Semua aset pemerintah harus dikelola langsung oleh negara,” tegasnya, Senin (28/7/2025).
Menag juga mengingatkan agar setiap kampus mempertimbangkan secara matang berbagai konsekuensi dari perubahan status menjadi PTN-BH, terutama terkait aspek pembiayaan dan kewajiban perpajakan.
“Perguruan tinggi harus benar-benar menghitung apakah keuntungan dari menjadi PTN-BH sebanding dengan tantangan yang dihadapi. Sebab, sebagai PTN-BH, universitas dituntut mandiri secara fiskal,” lanjutnya.
Menanggapi hal itu, Rektor Asep menjelaskan bahwa UIN Jakarta tengah melakukan penataan ulang terhadap yayasan dan madrasah yang selama ini menjadi bagian dari ekosistem kampus. Tujuannya adalah untuk memastikan aset negara kembali ke dalam pengelolaan negara. Meski demikian, ia menegaskan bahwa kerja sama dengan yayasan tetap dijaga demi keberlangsungan pendidikan.
“Langkah integrasi ini bukan berarti menutup kerja sama dengan yayasan, tetapi lebih kepada mengembalikan pengelolaan aset negara sesuai amanat undang-undang,” kata Asep.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa UIN Jakarta telah melakukan kajian mendalam melalui Focus Group Discussion (FGD) guna mengukur kesiapan kelembagaan dan finansial menuju PTN-BH. Ia optimis bahwa perubahan ini akan membawa UIN menjadi lebih mandiri, kompetitif, dan menjadi contoh bagi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) lainnya.
Di akhir pertemuan, Asep menegaskan komitmen UIN Jakarta untuk terus memperkuat fondasi kelembagaan dan menjalankan proses transformasi secara bertahap dan akuntabel.
“Kami ingin memastikan kesiapan tidak hanya dari sisi administrasi, tetapi juga dari segi tata kelola dan keberlanjutan,” pungkasnya.
Pertemuan ini menjadi bagian dari langkah sinergis antara Kementerian Agama dan perguruan tinggi keagamaan dalam membangun ekosistem pendidikan tinggi yang profesional, mandiri, dan akuntabel.
