Home / News / Kontroversi di Jerman: Presiden Parlemen Tolak Simbol LGBTQ+ di Bundestag

Kontroversi di Jerman: Presiden Parlemen Tolak Simbol LGBTQ+ di Bundestag

Kontroversi di Jerman: Presiden Parlemen Tolak Simbol LGBTQ+ di Bundestag

 

Jalanhijrah.com – Julia Klöckner, Presiden Bundestag dari Partai Kristen Demokrat (CDU), menginstruksikan agar bendera pelangi dicopot dari lingkungan parlemen Jerman. Keputusan ini memicu perdebatan sengit dengan anggota parlemen dari Partai Hijau dan Partai Kiri terkait diperbolehkannya penggunaan simbol-simbol budaya dan politik di kompleks parlemen.

Di bawah kepemimpinannya, parlemen Jerman memerintahkan pencopotan seluruh bendera pelangi yang terpasang di dalam maupun di sekitar area kantor parlemen. Bendera tersebut dikenal sebagai simbol solidaritas terhadap komunitas LGBTQ+.

Dalam pernyataan resmi, dijelaskan bahwa larangan tersebut bersifat menyeluruh dan tidak hanya ditujukan kepada bendera pelangi. Seorang juru bicara menyatakan bahwa aturan parlemen secara umum melarang pemasangan bendera apa pun di gedung parlemen, tanpa memandang makna simboliknya.

Berdasarkan Pasal 4 dalam Tata Tertib Bundestag, tidak diperbolehkan menempelkan pengumuman seperti poster, stiker, atau tanda lain pada pintu, dinding, maupun jendela gedung parlemen, terutama jika objek tersebut terlihat dari luar.

Sebelumnya, pemasangan bendera semacam itu masih mendapat toleransi. Namun, anggota parlemen dari Partai Kiri, Stella Meredino, mengungkapkan bahwa polisi federal sampai harus turun tangan akibat adanya bendera pelangi yang terpasang di kantornya, yang terletak di dalam kawasan Bundestag.

Larangan terhadap Simbol Pride

Julia Klöckner, mantan Menteri Pertanian yang menjabat sebagai Ketua Bundestag sejak Maret, dikenal sebagai politisi konservatif yang vokal. Dalam perannya sebagai pemimpin parlemen, ia seharusnya bersikap netral dan mewakili seluruh anggota tanpa memihak partai politik manapun.

Namun, Klöckner sering melontarkan kritik tajam terhadap Partai Hijau, Partai Kiri, bahkan terhadap Partai Sosial Demokrat yang merupakan mitra koalisi. Keputusannya yang terbaru terkait larangan pengibaran bendera pelangi menuai protes dari anggota parlemen LGBTQ+, yang merasa dirinya bagian dari komunitas queer.

Ia menolak pengibaran bendera pelangi di gedung parlemen saat perayaan Christopher Street Day (CSD), salah satu ajang Pride terbesar di Jerman. Padahal, tradisi ini sudah dilakukan sejak 2022. Klöckner berdalih bahwa keputusan tersebut dibuat untuk menjaga netralitas lembaga parlemen.

Mulai tahun ini, bendera pelangi hanya akan dikibarkan pada 17 Mei, bertepatan dengan Hari Internasional Melawan Homofobia, Bifobia, dan Transfobia. Sementara itu, pada perayaan CSD yang jatuh pada 26 Juli, bendera tidak akan dikibarkan lagi di Bundestag. Sebuah petisi yang mendapat lebih dari 220.000 tanda tangan pun gagal mengubah keputusan tersebut.

Pandangan yang Dinilai Diskriminatif

Sejumlah pihak mengkritik Julia Klöckner karena dianggap tidak memahami tekanan serta diskriminasi yang masih dihadapi komunitas queer saat ini. Anggota parlemen dari Partai Hijau, Lamya Kaddor, menyebut bahwa Klöckner memiliki “pandangan diskriminatif” terhadap konsep netralitas.

“Di tengah meningkatnya serangan dan ujaran kebencian terhadap kelompok queer dan masyarakat yang berpandangan liberal, kita tidak bisa sekadar berpegang pada netralitas secara formal. Tanggung jawab politik adalah memastikan perlindungan atas kebebasan dan martabat setiap individu,” ujar Kaddor dalam wawancara dengan DW.

Kebijakan Klöckner mendapat dukungan dari Kanselir Jerman Friedrich Merz, yang juga berasal dari CDU. Dalam program Maischberger di saluran ARD, Merz menyatakan bahwa gedung Bundestag bukan tempat untuk mengibarkan sembarang bendera, dan menegaskan bahwa tanggal 17 Mei akan menjadi satu-satunya hari resmi untuk mengibarkan bendera pelangi.

Namun, Merz juga menyampaikan dukungannya terhadap komunitas queer dalam kesempatan berbeda di parlemen. Ia menegaskan komitmennya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif, serta menyatakan bahwa kebencian terhadap komunitas queer bukan hal sepele dan tidak boleh dianggap remeh atau dijadikan bahan candaan.

Sementara itu, para wakil Klöckner di Bundestag masih tergolong baru. Salah satunya, Josephine Ortleb dari Partai Sosial Demokrat, mengatakan dalam wawancara dengan mingguan Die Zeit bahwa ia tetap memasang bendera pelangi di kantornya. “Kita tidak boleh memberi kesan bahwa simbol LGBTQ+ sedang ditekan,” tegasnya.

Josephine Ortleb bersama Omid Nouripour dari Partai Hijau dan salah satu wakil Klöckner lainnya dijadwalkan tampil sebagai pembicara di acara Christopher Street Day (CSD) Berlin pada 26 Juli 2025. Pegawai Bundestag juga direncanakan akan ikut serta dalam parade tersebut. Namun berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, tahun ini Bundestag tidak akan menurunkan kereta hias dalam parade—sebuah keputusan yang kembali berasal dari Klöckner.

 

Tag: