jalanhijragh.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah tetap membuka peluang bantuan asing dalam penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatra.
Ia menekankan hal itu untuk meluruskan isu penolakan bantuan internasional akibat status bencana yang tidak ditetapkan sebagai bencana nasional.
Prabowo menilai isu bencana adalah persoalan kemanusiaan yang tidak boleh dicampuri urusan politik atau gengsi negara. Menurutnya, setiap bantuan yang datang untuk meringankan beban korban seharusnya diterima.
Pernyataan itu disampaikan saat rapat terbatas di Aceh Tamiang, Kamis (1/1/2026), dan disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Presiden Prabowo menekankan bahwa menerima bantuan internasional tidak berarti Indonesia tak mampu menghadapi bencana. Ia menegaskan pemerintah telah mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk penanganan dan pemulihan pascabencana. “Kita benar-benar mampu,” ujarnya.
Prabowo menegaskan pemerintah menyambut bantuan dari siapa saja, baik domestik maupun internasional, untuk korban bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Semua bantuan akan difasilitasi oleh kementerian dan lembaga terkait agar tepat sasaran. Beberapa bantuan dari pihak swasta, seperti 2.000 potong pakaian, telah diterima dan langsung dibagikan kepada masyarakat terdampak.
ebelumnya, Pemerintah Kota Medan dikabarkan menolak bantuan dari Uni Emirat Arab (UEA) berupa 30 ton beras dan 300 paket sembako. Bantuan itu diserahkan langsung oleh Wakil Duta Besar UEA, Shaima Al Hebsi, pada 13 Desember 2025 di Posko Bencana Gedung PKK Medan Petisah, setelah koordinasi dengan BNPB dan Kementerian Pertahanan.
