jalanhijrah.com – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan tindakan cepat dan menyeluruh guna menjamin keamanan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), menyusul terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) kasus keracunan di berbagai wilayah. Dalam evaluasi dan perbaikan program ini, Presiden menegaskan bahwa keselamatan anak menjadi prioritas utama.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa Presiden memberikan atensi besar terhadap peristiwa tersebut. “Saya tegaskan kembali betapa serius perhatian Bapak Presiden terhadap persoalan ini. Atas arahan beliau, kami langsung mengambil langkah cepat. Keselamatan anak-anak menjadi fokus utama. Ini bukan hanya soal data, tetapi menyangkut masa depan generasi bangsa,” ujarnya dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube Kementerian Kesehatan dan dikutip NU Online, Senin (29/9/2025).
Pemerintah mengambil serangkaian langkah perbaikan guna memperkuat pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pertama, dilakukan penutupan sementara terhadap Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG) yang terindikasi bermasalah untuk keperluan evaluasi dan investigasi menyeluruh.
Kedua, seluruh SPPG, termasuk yang belum terdampak kasus keracunan, akan menjalani penilaian ulang terkait kedisiplinan, kualitas kerja, dan kompetensi juru masaknya.
Ketiga, perbaikan aspek sanitasi akan difokuskan pada peningkatan kualitas air dan sistem pengelolaan limbah, yang kini berada di bawah pengawasan nasional.
Keempat, koordinasi antar sektor akan diperkuat, melibatkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan untuk memastikan upaya perbaikan berjalan secara menyeluruh.
Kelima, penerapan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) akan menjadi persyaratan wajib bagi seluruh SPPG agar dapat beroperasi.
Zulkifli Hasan menyatakan bahwa Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS), yang sebelumnya hanya bersifat administratif, kini menjadi persyaratan wajib. “Tanpa SLHS, risiko kejadian serupa bisa terulang, dan kami tidak ingin hal itu terjadi lagi,” ujarnya.
Langkah keenam, lanjutnya, adalah mengoptimalkan peran Puskesmas dan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dalam pemantauan rutin di lapangan. Upaya ini akan melibatkan Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Zulkifli menegaskan bahwa seluruh proses perbaikan akan dilakukan secara terbuka agar masyarakat merasa yakin bahwa makanan dalam program MBG benar-benar aman, sehat, dan bergizi.
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menegaskan pentingnya percepatan penerapan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) di seluruh dapur penyedia makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menjelaskan bahwa sertifikasi ini krusial untuk memastikan standar kebersihan, kualitas tenaga kerja, dan proses pengolahan makanan tetap terjaga.
“Kami bersama pemerintah daerah akan bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengawasi seluruh tahapan penyediaan makanan—mulai dari pemilihan bahan baku, proses memasak, hingga penyajiannya. Semua prosedur ini telah disepakati bersama agar insiden serupa tidak kembali terjadi,” ujar Budi.
Ia juga menyampaikan bahwa percepatan sertifikasi SLHS ditargetkan rampung dalam waktu satu bulan. Rapat koordinasi lanjutan terkait evaluasi program dijadwalkan berlangsung pada Rabu mendatang. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri akan mengadakan pertemuan teknis dengan para kepala daerah, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan, serta melibatkan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, BGN, dan pemangku kepentingan lainnya.
