Pernyataan bersama antara Indonesia dan Tiongkok pada 9 November 2024 menyoroti frasa kontroversial “pengembangan bersama di wilayah klaim tumpang tindih.” Langkah ini menuai diskusi luas, baik domestik maupun internasional, terutama karena dikhawatirkan dapat menjadi celah bagi Tiongkok untuk memperkuat narasi sepuluh garis putus-putus di Laut Natuna Utara. Indonesia sendiri secara konsisten menolak klaim tersebut berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 dan putusan Pengadilan Arbitrase Permanen (PCA) 2016.
Namun, dinamika diplomasi ini menunjukkan dilema kompleks. Sebagian pihak menilai kerja sama ini sebagai strategi pragmatis yang memanfaatkan potensi ekonomi kawasan tanpa mengesampingkan hubungan bilateral. Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa langkah ini dapat memperkuat klaim historis Tiongkok atas Laut Natuna Utara. Dalam konteks ini, apakah Indonesia sedang mempraktikkan pragmatisme strategis atau justru mempertaruhkan posisi geopolitik dan hukumnya di kawasan?
Teori complex interdependence yang dikembangkan oleh Robert Keohane dan Joseph Nye relevan untuk menjelaskan keputusan Indonesia. Dalam dunia yang semakin terhubung, ketergantungan ekonomi antarnegara dapat menjadi instrumen untuk mengelola konflik. Tiongkok adalah mitra dagang terbesar Indonesia, dengan total perdagangan mencapai 133 miliar dolar AS pada 2023. Selain itu, potensi gas alam di Laut Natuna Utara yang mencapai 222 triliun kaki kubik menjadi aset strategis bagi ketahanan energi Indonesia.
Ketergantungan ini bersifat timbal balik. Stabilitas kawasan juga menjadi prioritas Tiongkok, yang membutuhkan jalur perdagangan Laut China Selatan tetap aman. Melalui kerja sama berbasis ekonomi, Indonesia berupaya memanfaatkan peluang tanpa melibatkan isu kedaulatan secara langsung. Namun, pertanyaan penting tetap: bagaimana memastikan pragmatisme ini tidak mengorbankan kepentingan jangka panjang Indonesia?
Sebagai negara yang meratifikasi UNCLOS 1982, Indonesia memiliki dasar hukum kuat untuk mempertahankan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Laut Natuna Utara. Putusan PCA 2016 secara tegas menyatakan bahwa klaim sepuluh garis putus-putus Tiongkok tidak memiliki legitimasi hukum internasional. Dalam kerangka ini, kerja sama harus dipastikan tetap bersifat operasional dan tidak memengaruhi status hukum wilayah.
Namun, penggunaan istilah “klaim tumpang tindih” berpotensi menjadi celah bagi Tiongkok untuk memperkuat narasi klaim historisnya. Oleh karena itu, pengawasan ketat terhadap implementasi kerja sama ini sangat penting. Indonesia harus aktif di forum internasional, termasuk PBB, untuk menegaskan bahwa kerja sama ini tidak menyentuh isu kedaulatan.
Langkah ini juga berimplikasi pada hubungan Indonesia dengan ASEAN. Negara-negara seperti Vietnam dan Filipina, yang bersikap tegas terhadap Tiongkok, dapat melihat kerja sama ini sebagai pelemahan posisi kolektif ASEAN. Indonesia harus memastikan bahwa pendekatan pragmatisnya tidak diartikan sebagai sinyal melemahnya tekad untuk menegakkan hukum internasional.
Sebaliknya, jika dikelola dengan baik, model pengembangan bersama ini dapat menjadi preseden positif bagi negara-negara ASEAN. Indonesia dapat menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan tanpa mengorbankan prinsip hukum internasional. Keberhasilan ini juga dapat memperkuat posisi ASEAN dalam negosiasi Kode Etik Laut China Selatan (Code of Conduct/CoC) dengan Tiongkok.
Salah satu risiko terbesar dari kerja sama ini adalah kemungkinan Tiongkok menggunakannya sebagai preseden untuk memperkuat klaimnya di wilayah sengketa lain. Tiongkok kerap bersikap selektif terhadap hukum internasional, mendukung aturan yang menguntungkannya sambil mengabaikan putusan yang merugikan posisinya.
Untuk mengantisipasi hal ini, Indonesia harus memperkuat kehadiran di lapangan melalui patroli TNI AL dan Bakamla. Transparansi dalam pelaksanaan kerja sama juga krusial, disertai diplomasi publik di tingkat global untuk menegaskan bahwa kerja sama ini murni bersifat pengelolaan sumber daya.
Manfaat ekonomi dari kerja sama ini signifikan, termasuk investasi Tiongkok senilai 10 miliar dolar AS di sektor energi, infrastruktur, dan teknologi digital. Namun, manfaat ini harus dilihat dalam konteks yang lebih besar: stabilitas kawasan Laut China Selatan sebagai jalur perdagangan utama dunia.
Indonesia harus memastikan bahwa kerja sama ini tidak memberikan ruang bagi Tiongkok untuk memperkuat narasi sepuluh garis putus-putusnya. Dukungan terhadap inisiatif global Tiongkok, seperti Prakarsa Pembangunan Global dan Prakarsa Keamanan Global, juga harus dimanfaatkan untuk memperkuat posisi diplomasi bebas aktif Indonesia, bukan sebaliknya.
Kerja sama di Laut Natuna Utara menjadi ujian besar bagi diplomasi Indonesia dalam menavigasi dinamika geopolitik yang kompleks. Dengan memanfaatkan teori complex interdependence, Indonesia memiliki peluang untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan geopolitik.
Namun, keberhasilan ini bergantung pada transparansi, pengawasan ketat, dan pengelolaan narasi hukum yang cermat. Jika berhasil, langkah ini dapat menjadi warisan penting dalam diplomasi Indonesia, membuktikan kemampuan untuk menjalin hubungan dengan kekuatan besar tanpa mengorbankan kedaulatan nasional. Sebaliknya, kegagalan dalam menjaga keseimbangan ini dapat merusak kredibilitas Indonesia di mata dunia.
