jalanhijrah.com – Hari Anak Nasional di Indonesia diperingati setiap 23 Juli. Salah satu tantangan besar yang masih harus diselesaikan adalah keberadaan pekerja anak. Meski pemerintah dan berbagai pihak telah mengambil langkah-langkah, kenyataannya jutaan anak Indonesia masih jauh dari ruang belajar dan bermain, terjebak dalam pekerjaan yang merenggut masa kecil mereka. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase pekerja anak pada tahun 2024 meningkat menjadi 2,17%, naik dari 1,72% pada tahun 2023. Sebagian besar anak ini terlibat dalam pekerjaan berisiko tinggi, seperti di bidang pertanian, konstruksi, industri rumah tangga, hingga pertambangan. Mereka sering bekerja tanpa perlindungan hukum, tanpa jaminan asuransi, dan menghadapi ancaman kesehatan yang serius. Situasi ini tidak hanya melanggar hak anak untuk berkembang secara optimal, tetapi juga menghambat pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Anak-anak yang seharusnya belajar di sekolah justru harus bekerja untuk membantu ekonomi keluarga atau bahkan menjadi penopang utama.
Penyebab utama tingginya pekerja anak adalah kemiskinan dan keterbatasan akses pendidikan. Dalam keluarga miskin, anak sering dianggap sebagai sumber penghasilan tambahan. Anak-anak dipaksa bekerja lebih awal terutama ketika orang tua kehilangan pekerjaan atau penghasilan tidak menentu. Selain itu, akses pendidikan yang terbatas—karena biaya tinggi, jarak jauh, atau minimnya fasilitas di daerah terpencil—membuat banyak anak terpaksa berhenti sekolah karena tidak mampu membeli seragam, buku, atau biaya transportasi. Saat sekolah tidak lagi menjadi pilihan yang terjangkau, bekerja menjadi satu-satunya jalan.
Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menghapus pekerja anak melalui berbagai kebijakan dan program, seperti Program Penghapusan Pekerja Anak (PPA-PKH), hasil kerja sama Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Sosial. Anak-anak dari keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang diketahui bekerja diidentifikasi dan diarahkan kembali ke pendidikan melalui pembinaan, beasiswa, dan pelatihan. Selain itu, tersedia program pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk keluarga miskin, termasuk pelatihan kerja bagi orang tua agar mereka dapat memperoleh pekerjaan lebih baik dan tidak bergantung pada penghasilan anak.
Penting juga penegakan norma kerja anak dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan melarang anak di bawah 18 tahun bekerja, kecuali dalam kondisi tertentu dan pekerjaan ringan. Pengawasan oleh pengawas ketenagakerjaan terus diperketat untuk memastikan aturan ini dijalankan.
Indonesia juga aktif menjalin kerja sama internasional, salah satunya dengan ILO melalui program International Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC). Kemitraan ini memperkuat strategi nasional dalam menghapus pekerja anak sekaligus mendorong pengumpulan data dan pelaporan yang lebih transparan.
Peran Seluruh Komponen Masyarakat
Penghapusan pekerja anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja. Keterlibatan masyarakat, sektor bisnis, dan organisasi masyarakat sipil sangat penting. Masyarakat perlu terus diberikan edukasi agar memahami pentingnya membiarkan anak menikmati masa kecil tanpa beban ekonomi. Media dan sekolah dapat berperan sebagai agen kampanye yang efektif. Perusahaan, khususnya yang bergerak di sektor padat karya seperti pertanian dan manufaktur, harus menerapkan prinsip rantai pasok bebas pekerja anak. Pengawasan internal dan kolaborasi dengan LSM bisa menjadi langkah efektif dalam memastikan hal ini. Selain itu, tokoh masyarakat dan pemuka agama memiliki pengaruh besar untuk mengubah persepsi masyarakat tentang pekerja anak. Dengan pendekatan yang selaras nilai budaya dan agama, mereka dapat mendorong keluarga lebih mengutamakan pendidikan bagi anak-anak.
Inovasi Digital dan Data Terpadu
Di era digital, metode baru mulai diterapkan untuk menangani masalah pekerja anak. Sistem data terpadu seperti Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation (SIKS-NG) memudahkan pelacakan anak-anak yang berpotensi bekerja. Selain itu, aplikasi pelaporan berbasis komunitas membantu pendeteksian dini di lapangan. Digitalisasi juga digunakan untuk meningkatkan akses pendidikan lewat platform pembelajaran jarak jauh. Bila dikembangkan secara merata dan inklusif, teknologi ini dapat menjadi jembatan bagi anak-anak di daerah terpencil agar tetap dapat belajar tanpa harus meninggalkan kampung halaman.
Meski berbagai upaya sudah dilakukan, tantangan besar masih ada. Pandemi COVID-19 beberapa tahun lalu memicu lonjakan angka kemiskinan dan meningkatkan risiko anak kembali bekerja. Selain itu, lemahnya penegakan hukum di sektor informal membuat anak-anak rentan menjadi pekerja ilegal. Namun, dengan sinergi antar lembaga, pendekatan berbasis data, dan partisipasi aktif masyarakat, Indonesia memiliki peluang besar untuk menekan angka pekerja anak secara signifikan. Investasi pada anak-anak bukan sekadar bentuk kasih sayang, melainkan juga strategi pembangunan jangka panjang.
Hari Anak Nasional bukan sekadar peringatan tahunan biasa, melainkan sebuah seruan moral untuk menjamin hak-hak anak, termasuk hak mereka untuk bermain, belajar, dan menjalani kehidupan yang layak. Pekerja anak bukan hanya sekadar angka dalam statistik, melainkan gambaran kegagalan sistem yang harus segera diperbaiki. Dengan memperkuat jaring pengaman sosial, meningkatkan akses pendidikan, serta menumbuhkan budaya yang menghargai masa depan anak, Indonesia memiliki kesempatan untuk mengubah kondisi ini. Mari jadikan Hari Anak Nasional sebagai momentum penting dalam mempercepat upaya penghapusan pekerja anak, karena setiap anak berhak mendapatkan masa depan yang cerah dan penuh harapan.
