jalanhijrah.com Pejabat publik tidak hanya menjalankan mandat politik, tetapi juga semestinya menjadi figur moral bagi masyarakat. Apa yang mereka kenakan, bagaimana mereka berbicara, hingga perilaku sehari-hari akan selalu menjadi sorotan publik. Sayangnya, kita menyaksikan realitas yang menyedihkan—banyak pejabat justru gemar mempertontonkan gaya hidup mewah di tengah kesulitan ekonomi rakyat. Dengan gaji dan tunjangan fantastis—bahkan puluhan hingga ratusan kali lipat dari penghasilan rakyat biasa—mereka dengan bangga menampilkan barang-barang bermerek di ruang publik.
Fenomena ini menimbulkan rasa kecewa dan frustasi di tengah masyarakat. Ketika rakyat merasa para pejabat tidak lagi memberi teladan, ketidakpuasan itu bisa berubah menjadi aksi protes atau bahkan tindakan anarkis, seperti demonstrasi dan penjarahan. Ketimpangan ini memperkuat persepsi bahwa para elit hidup dalam dunia yang terpisah dari realitas rakyat. Dalam konteks global, gejolak serupa juga terjadi di Nepal, di mana demonstrasi besar-besaran yang dipimpin oleh generasi muda berhasil menjatuhkan Perdana Menteri KP Sharma Oli, yang kemudian memicu gelombang penjarahan terhadap berbagai fasilitas publik.
Kondisi ini menunjukkan adanya jurang yang kian lebar antara penguasa dan rakyat, yang pada akhirnya memicu krisis kepercayaan. Padahal, pejabat publik seharusnya memiliki empati dan tanggung jawab moral, sebab kekuasaan yang mereka miliki bisa mengubah arah kebijakan yang menyentuh kehidupan banyak orang.
Survei Ipsos Global Trustworthiness Index 2024 memperkuat kegelisahan ini. Hasilnya, politisi menjadi profesi yang paling tidak dipercaya (45%), disusul pejabat pemerintahan (41%), polisi (41%), influencer (25%), dan profesi lainnya. Temuan ini menegaskan bahwa masyarakat mengalami defisit kepercayaan terhadap profesi-profesi yang berperan besar dalam pengambilan keputusan, penegakan hukum, dan pembentukan opini publik. Untuk itu, penting bagi para pemangku kekuasaan untuk menjunjung tinggi nilai integritas, akuntabilitas, dan transparansi demi mengembalikan kepercayaan publik.
Sikap dan perilaku pejabat di ruang publik harus menjadi bahan introspeksi. Di sinilah pentingnya menghidupkan kembali spirit asketisme—gaya hidup sederhana, menjauhi kemewahan, dan menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama. Menjadi pejabat bukanlah kesempatan memperkaya diri atau kelompok, melainkan amanah untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.
Isu “miskin keteladanan” semakin nyata dirasakan. Seolah tidak ada lagi pejabat publik yang patut dijadikan panutan. Banyak yang lebih senang menampilkan kemewahan daripada memperlihatkan kesederhanaan hidup. Ini diperparah dengan laporan Corruption Perception Index (CPI) Indonesia tahun 2024 yang mencatat skor hanya 37—angka yang masih mengindikasikan tingkat korupsi tinggi di negara ini. Maka tidak mengherankan jika publik mendambakan sosok-sosok pemimpin yang memberi teladan dalam tindakan dan etika kehidupan berbangsa.
Meski begitu, bangsa ini sesungguhnya tidak kekurangan tokoh besar yang layak dijadikan panutan. Tiga di antaranya adalah Mohammad Natsir, Mohammad Hatta, dan Agus Salim—tokoh-tokoh bangsa yang menjalani kehidupan sederhana meski berada dalam posisi tinggi. Natsir, saat menjabat sebagai Menteri Penerangan, tetap menggunakan sepeda dan mengenakan pakaian tambalan. Hatta, Wakil Presiden pertama RI, pernah memendam keinginan membeli sepatu Bally, namun hingga akhir hayatnya sepatu itu tidak terbeli. Agus Salim bahkan hidup berpindah-pindah kontrakan dengan kondisi rumah bocor, namun tak pernah mengeluh.
Keteladanan dari para founding fathers ini menegaskan bahwa jabatan tidak membuat mereka silau oleh kemewahan. Mereka memahami benar bahwa kekuasaan adalah amanah yang harus digunakan untuk kepentingan rakyat. Oleh karena itu, ketika masyarakat merasa tidak menemukan panutan di antara para pejabat hari ini, kemungkinan besar mereka belum cukup mengenal para pendiri bangsa ini.
Lalu, mengapa asketisme relevan dan penting bagi pejabat publik?
Setidaknya ada tiga alasan utama:
- Empati terhadap penderitaan rakyat
Dalam kondisi ekonomi yang sedang sulit, harga kebutuhan pokok naik, akses pendidikan dan kesehatan terbatas, serta pengangguran meluas, pejabat harus memiliki kepekaan. Gaya hidup sederhana menunjukkan solidaritas terhadap penderitaan rakyat dan mengikis kesenjangan sosial. - Menjaga kepercayaan dan integritas
Kesederhanaan mencerminkan komitmen pejabat untuk mengutamakan pelayanan publik daripada kepentingan pribadi. Sikap ini memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap integritas pejabat yang bersangkutan. - Mencegah penyalahgunaan kekuasaan
Gaya hidup konsumtif dan glamor kerap menjadi pintu masuk korupsi. Dengan menjalani kehidupan sederhana, seorang pejabat dapat lebih mudah menghindari godaan kekuasaan dan keuntungan pribadi.
Asketisme bukan sekadar pencitraan. Ini harus menjadi sikap hidup yang otentik, sebagai bentuk moralitas dalam menjalankan tugas negara. Pejabat publik yang menampilkan gaya hidup sederhana akan menumbuhkan budaya organisasi yang sehat dan memperkuat legitimasi pemerintah di mata rakyat.
Memang tidak mudah menjalani kehidupan asketis di tengah budaya hedonistik, apalagi dengan berbagai fasilitas yang melekat pada jabatan. Namun, inilah jalan moral yang harus ditempuh demi menjaga amanah rakyat dan memperjuangkan keadilan sosial. Kesederhanaan adalah tameng moral yang dapat memperkokoh kepercayaan publik dan membangun pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan berpihak pada rakyat.
