Mau gelap atau terang sebenarnya suka-suka Rakyat. Namanya juga penilaian. Ibarat rapor ujian 100 hari kerja presiden baru, pesertanya Prabowo-Gibran, jurinya ialah 250 juta lebih penduduk Indonesia. Bayangkan, tiga juri saja isi kepalanya bisa berbeda, ini ratusan juta orang.
Akan tetapi kenyataan sejarahnya, presiden dan wakil presiden Indonesia yang didemo besar-besaran dalam 100 hari pertama bekerja adalah Prabowo-Gibran. Sepekan lalu, gelombang demonstrasi gabungan mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil bertajuk “Indonesia Gelap” terjadi di Jakarta dan hampir seluruh kota di Indonesia.
Keriuhannya sampai ke lini masa. Tagar Indonesia Gelap #IndonesiaGelap menjadi trending topic di platform media sosial X. Bahkan, tagar tersebut menempati posisi pertama dengan 81.900 cuitan. Tagar itu merupakan slogan untuk menyoroti berbagai permasalahan dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.
Jumat sore 21 Februari 2025, kawasan Patung Kuda, Jakarta, dipenuhi lautan massa berpakaian serba hitam. Lilin-lilin menyala dan bunga mawar tersebar di antara kerumunan. Suasana amarah dan frustrasi tergambar dari poster-poster yang mereka bawa, dari orasi-orasi yang menggema di udara, hingga lagu-lagu yang dilantunkan bersama.
Lagu “Bayar, Bayar, Bayar” dari grup punk asal Purbalingga, Sukatani, yang vokalisnya juga seorang guru diputar berungkali meski sempat diprotes polisi. Lagu ini sempat viral lantaran isinya mengkritik polisi. Dua penyanyi band Sukatani sempat membuat video permintaan maaf.
Salah satu orator berteriak lantang, “Baju hitam kita hari ini membuktikan Indonesia belum terang, kawan-kawan. Indonesia masih kelam!” Seruan itu disambut riuh oleh massa.
“Gelap akan pemberitaan, gelap akan kemiskinan, gelap akan karya seni,” lanjutnya, menyoroti berbagai aspek yang mereka anggap meredup di bawah pemerintahan saat ini.
Satu per satu perwakilan dari koalisi masyarakat sipil dan mahasiswa naik ke atas mobil komando. Tuntutan utama meminta mengkaji ulang Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, lalu pembatalan pemangkasan anggaran pendidikan, pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT), serta penghapusan kebijakan TNI di jabatan sipil.
Selain itu, mereka juga mendesak efisiensi dan perombakan Kabinet Merah Putih, serta peningkatan tunjangan bagi dosen dan guru. Semua tuntutan dibacakan di bawah langit senja Jakarta. Suara-suara itu menggema, menyatu dengan deru kendaraan yang melintas dan nyanyian massa aksi.
Sehari sebelumnya, pada Kamis 20 Februari 2025, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi turun menemui massa aksi di kawasan Patung Kuda. Dia mengaku ditugaskan presiden untuk menemui massa aksi yang terdiri dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).
“Saya mengajak, mari saudara tunjuk perwakilan saudara-saudara untuk berdiskusi yang konstruktif, berikan masukan poin-poin terhadap yang saudara tuntut, mana yang kurang tepat, mari kita perbaiki,” kata Prasetyo.
Demonstrasi oleh masyarakat sipil ini melanjutkan serangkaian aksi Indonesia Gelap yang sudah dimulai kelompok mahasiswa sejak Senin, 17 Februari 2025. Hingga hari ini, meski demonstrasi telah berakhir pada Jumat lalu, masyarakat masih membicarakannya di platform media sosial, di warung kopi, atau di ruang-ruang pendidikan.
Tak bisa dipungkiri, Indonesia merupakan negara demokrasi sewajarnya membuka kesempatan masyarakat untuk bersuara melalui aksi demonstrasi.
Pengamat Politik dari Unair Airlangga Pribadi menyebut harapan bagi republik masih terawat ketika kaum mudanya berani menyerukan Indonesia Gelap. Sebab, harapan hanya muncul ketika nalar bekerja membongkar persoalan-persoalan yang selama ini dipendam oleh optimisme buta.
Sementara itu, Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jentera Bivitri Susanti mengatakan aksi ini bentuk kekecewaan masyarakat terhadap kerusakan demokrasi, bukan sekadar kekurangan undang-undang atau peraturan.
“Kerusaan demokrasi di mana sekarang tidak ada kekuatan penyeimbang apa pun di sistem kenegaaraan kita sekarang,” kata Bivitri.
Terlebih latar belakang presiden saat ini adalah seorang militer segala sesuatunya termasuk yang terbaru usai pelantikan kepala daerah harus latihan baris berbaris yang tidak ada hubungannya dengan pelayanan publik.
Cara pandang ketentaraan itu dinilai tidak kompatible dengan demokrasi. Akibatnya, kata Bivitri, demokrasi sistemnya komando. “Bahayanya warga kehilangan tempat untuk berpartisipasi dan mereka tidak akan dipertimbangkan karena enggak ada saluran. Apa-apa hanya maunya komandan,” ujarnya.
Mereka yang Menolak Aksi Indonesia Gelap
Namun tidak semua sepakat dengan aksi Indonesia Gelap. Masih ada orang yang optimis kalau Indonesia tidak segelap itu. Lagi-lagi, namanya juga penilaian. Ini misalnya disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang menyatakan Indonesia tidak sedang berada di dalam era kegelapan.
“Kalau ada yang bilang Indonesia gelap, yang gelap kau, bukan Indonesia,” kata Luhut dalam acara The Economic Insights 2025 di Jakarta, pada Rabu, 19 Februari 2025, dikutip dari Antara.
Senada, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mempertanyakan dasar unjuk rasa bertajuk: Indonesia Gelap. “Indonesia gelap, itu gelap dari mana? Orang ini pemerintah baru,” kata Gus Yahya di Kantor PBNU, Jakarta, Rabu (19/2/2025).
Gus Yahya mengatakan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto baru bergulir beberapa bulan terakhir. Belum terdapat hal-hal yang bisa menjadi dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pemerintahan Prabowo.
Menurut dia, masyarakat harus menunggu berbagai agenda yang telah direncanakan oleh pemerintahan baru ini hingga bisa terlaksana dengan baik. Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md menyebutkan banyak kebijakan pemerintahan Prabowo yang terang perlu dihormati.
“Oh tidak, tidak seluruhnya ‘gelap’. Banyak juga yang ‘terang’ dan yang terang itu tidak perlu diprotes kan,” ujarnya.
Misalnya, kebijakan efisiensi anggaran yang tengah dijalankan pemerintah saat ini. Dia berpendapat efisiensi merupakan langkah yang diperlukan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran negara.
“Siapa yang bilang efisiensi itu jelek? Sejak zaman Orde Baru kita marah karena negara tidak efisien, lalu reformasi juga keluar karena anggaran negara tidak efisien,” kata Mahfud.
Sumber: https://www.arina.id/berita/ar-mxM0d/100-hari-prabowo-gibran–indonesia-gelap-atau-terang-pilih-mana-
