Dalam upaya nekat menangkis tantangan otoritasnya, Presiden Suharto menyerang tandem Partai Demokrasi Indonesia-Nahdlatul Ulama (PDI-NU) dengan mendongkel Megawati Sukarno Putri dari posisi pemimpin partai dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dari posisi ketua umum NU–tapi patah pucuk. Tahun terakhir Suharto berkuasa ternyata benar-benar merupakan annus horribilis, selagi Indonesia merasakan dampak penuh krisis keuangan internasional 1997 sehingga terpaksa menurut kepada International Monetary Fund (IMF, Dana Moneter Internasional). Meski Golongan Karya (Golkar) menang Pemilihan Umum, rezim Orde Baru tidak bisa memadamkan “pemberontakan” di Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang menentang karsa Suharto menjadi presiden untuk masa jabatan ketujuh.
Seribu lebih cendekiawan Muslim mengusulkan pemimpin Muhammadiyah Amien Rais sebagai calon alternatif, sementara majalah Islam Ummat menambahkan tekanan dengan menjadikan Amien Rais “Tokoh 1997”. Rezim Orde Baru membalas dengan memecat Amien Rais dari ICMI, sehingga makin melemahkan peran ICMI sebagai koalisi pelangi loyalis Orde Baru yang Muslim. Kubu Muslim yang tersisa sebagai pendukung Suharto adalah birokrat pemerintah. Kemudian–seironis-ironisnya–wakil-wakil Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII) dan Komite Indonesia untuk Solidaritas dengan Dunia Islam (KISDI). Dua organisasi tersebut beroperasi di bawah perlindungan menantu Suharto ketika itu, Letnan Jenderal Prabowo Subianto, dan orang-orang dekatnya, para “Jenderal Hijau”.
Awal 1998. Ribuan mahasiswa mulai turun ke jalan memprotes pemilihan kembali Suharto sebagai presiden.
Dalam berbagai kerusuhan yang terjadi sesudahnya di seluruh Indonesia, 1.200 orang tewas, sebagian karena keterlibatan KISDI menabur benih perlawanan di kubu Muslim dengan mengirim preman yang terkait kelompok-kelompok “pembela kebenaran” yang mengaku islami. Oposisi mahasiswa dikoordinasi antara lain oleh Kesatuan Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), sehingga jelaslah bahwa blok Muslim adalah pusat manuver politik baru yang terjadi dalam rezim untuk peralihan kekuasaan internal.
Amien Rais menjadi tokoh utama oposisi, sementara pemimpin NU Gus Dur tidak diketahui berpihak di mana, sehingga Suharto meminta nasihat sembilan cendekiawan Muslim berpengaruh yang dipimpin Nurcholis Madjid (Cak Nur).
Jakarta, titimangsa 21 Mei 1998. Kesembilan cendekiawan Muslim berhasil meyakinkan Suharto yang telah kamitua itu untuk memberikan mandat ke Wakil Presiden Habibie. Meski disambut antusias oleh kelas menengah, langkah itu terbukti kurang memadai dan terlambat untuk menyelamatkan rezim Orde Baru.
Ruang politik yang anyar terbuka segera diisi banyak partai baru; tidak kurang dari seratus tiga puluh partai politik mendaftarkan diri sebelum 1998 berakhir, tetapi hanya ada lima besar, dan semuanya dipimpin wajah-wajah familiar di arena politik tanah air.
Kekuasaan diperebutkan oleh PDI-Perjuangan Megawati Sukarno Putri; Golkar yang dipimpin bekas aktivis mahasiswa dan ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Akbar Tanjung; dan tiga partai besar Muslim: (1) Partai Persatuan Pembangunan yang bangkit kembali di bawah Hamzah Haz dari NU, (2) Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais, dan (3) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang berlatar NU.
Para aktivis DDII dan sayap pemudanya yang sangat efektif juga dengan kunjung mendirikan partai-partai pesaing yang terang-terangan Islamis, seperti Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan, kemudian berganti nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS), juga partai-partai baru yang memakai nama Sarekat Islam dan Masyumi.
Akan tetapi semuanya kecil tinimbang partai-partai yang berafiliasi ke NU dan Muhammadiyah. Walau hasil suara semua partai Islam pada pemilihan umum perdana yang bebas dan adil sejak 1955 itu sangat mengecewakan, beberapa politisi Islam mencapai prestasi besar: tahun 1999, pemimpin NU, Gus Dur menjadi presiden pertama yang dipilih secara demokratis sejak proklamasi kemerdekaan hampir lima puluh lima tahun sebelumnya, sementara ketua Muhammadiyah Amien Rais menjadi ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Benarkah Reformasi?
Sesudah puluhan tahun otoritarianisme, dan para pemimpin 2 organisasi masyarakat Islam memegang dua jabatan politik tertinggi di Indonesia, masa transisi Indonesia pun dimulai dengan nama Reformasi. Proses demokratisasi terjadi di tengah banyak tantangan.
Karena ambruknya hukum dan keteraturan sesudah perubahan rezim 1998-9, dan selagi militer berusaha mencari peran baru dengan lingkungan politik yang berubah drastis, kekerasan politis pun meledak lagi.
Selama tahun-tahun terakhir Orde Baru, sudah terjadi bentrokan antara masyarakat Dayak penduduk asli dan masyarakat Madura pendatang di Kalimantan Barat, sementara provinsi Aceh di ujung Sumatra bergolak lagi, sementara di beberapa tempat terjadi pembakaran gereja dan penyerangan atas komunitas keturunan Tionghoa.
Pada peralihan abad, kekerasan itu mengenakan baju agama: bentrokan terjadi antara kelompok Muslim dan Kristen, dan ada juga serangan terhadap sesama Muslim–misalnya pembantaian terhadap mereka yang dituduh “dukun santet”. Sejarawan John T. Sidel menjabarkan perubahan itu sebagai pergeseran dari “kerusuhan” ke “pembantaian”. Di tengah kecabuhan, sukar mencari tahu siapa yang bertanggung jawab secara politis (Sidel 2006).
Gus Dur hanya sebentar menjabat presiden. Sebagai ulama besar dan negarawan, dia tokoh yang tak biasa dan sukar ditebak, dan juga tidak punya keahlian administratif untuk membangun struktur pemerintahan demokratis. Tahun 2001, Gus Dur diturunkan dan digantikan Megawati Sukarno Putri. Selain harus mengawal pelbagai perubahan penting di budaya politik dan sistem pemerintahan, Megawati juga harus menghadapi aksi terorisme di Bali dan Jakarta, yang dilakukan kelompok Islam radikal yang berhubungan dengan al-Qaeda dan organisasi yang disebut sebagai cabangnya di Asia Tenggara, Jamaah Islamiyah (JI).
Insiden-insiden itu membuat Indonesia menjadi sekutu utama Amerika Serikat di Asia Tenggara dalam “Perang Melawan Teror”. Namun, Megawati tidak bisa mempertahankan jabatannya sebagai presiden dalam Pemilu 2004 karena aksi “Poros Tengah” –persekutuan Muslim moderat yang menolak perempuan sebagai kepala negara. Poros Tengah dibentuk pemimpin PAN Amien Rais dan sebelumnya berhasil membuat Megawati gagal menjadi presiden meski PDIP menang Pemilu 1999.
Jalan pun terbuka bagi purnawirawan Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono, yang biasa disebut “SBY”. Dan semenjak sepuluh tahun masa pemerintahan SBY bisa dianggap kembalinya “Orde Baru” dalam panggung politik Indonesia kontemporer.
Arkian, selama lebih dari tiga dekade kekuasaan Orde Baru, Indonesia mengalami periode pemerintahan otoriter yang ditopang oleh represi militer terhadap oposisi dan pembangkang. Perekonomian tumbuh signifikan, dengan rata-rata 7 persen per tahun, yang mendukung ekspansi kelas menengah, urbanisasi, dan perbaikan di sektor pendidikan serta kesehatan. Akan tetapi di sisi liyan, kroniisme dan nepotisme di lembaga pemerintah dan bisnis telah menyuburkan praktik korupsi, patronase, serta sistem oligarki sultanistik yang menempatkan keluarga Cendana (Suharto) sebagai pusat kekuasaan di Indonesia.
Jaringan patrimonialisme dan korupsi menyebar jauh hingga angkatan bersenjata, polisi, dan semua tingkat birokrasi sipil. Oleh sebab itu, masih banyak elemen Orde Baru yang mampu bertahan selepas kejatuhan Presiden Suharto titimangsa 21 Mei 1998, upaya untuk memenuhi ekspektasi dan khitah para pengunjuk rasa yang turun ke jalan serta merayakan pengunduran diri Suharto secara gegap gempita pada hari itu pun bakal panjang dan berliku-liku. Cetak PDF Muhammad Iqbal Sejarawan IAIN Palangka Raya. Menulis tiga buku: Tahun-Tahun yang Menentukan Wajah Timur (Yogyakarta: EA Books, 2019), Menyulut Api di Padang Ilalang: Pidato Politik Sukarno di Amuntai 27 Januari 1953 (Yogyakarta: Tanda Baca, 2021), dan Bermula dari Cerita Abah: Pemikiran Islam, Politik Islam, dan Islam Tradisi (Yogyakarta: Tanda Baca, Mei 2022).
*Artikel ini telah tayang di Arina.Id. Jika ingin baca aslinya, klik tautan ini: https://arina.id/perspektif/ar-LVDs6/telatah-gus-dur-di-masa-transisi-reformasi-1998
