Jalanhijrah.com- Momok terjadinya krisis akibat Inflasi maupun stagflasi di tengah resesi dunia masih hangat diperbincangkan di media sosial. Hal tersebut karena Presiden RI Joko Widodo pernah mengatakan bahwa “Ekonomi Dunia gelap di 2023”. Statement tersebut diperkuat lagi pada kesempatan pengarahan kepada institusi POLRI beliau juga menghimbau seluruh pejabat POLRI agar dapat mengkawal Pemerintah Daerah untuk dapat mengelola harga-harga agar tetap terkendali.
Jokowi juga memberi peringatan agar POLRI tidak berperilaku Hedon, “Saya ingatkan masalah Gaya Hidup, jangan sampai di situasi yang sulit ada letupan-letupan sosial karena adanya kecemburuan ekonomi”. Selain itu, belum cukup baiknya pengendalian Tindak Pidana Korupsi juga masih membayangi bangsa ini sehingga penyaluran bantuan terhadap masyarakat terdampak juga cukup rentan disalah gunakan, maka perlu adanya kawalan ketat dari aparatur Negara, dan bantuan masyarakat dalam mensukseskan program pemerintah dalam menghadapi gejolak ekonomi yang mungkin akan datang.
Pada 2023 sebenarnya tidak hanya isu masalah ekonomi akibat resesi global saja yang perlu kita waspadai, namun ada juga isu black campaign karena 2023 merupakan tahun Politik. Sudah terbukti setiap tahun politik dimana “HOAX” merupakan salah satu cara black campaign yang populer digunakan untuk membangkitkan emosi masyarakat dan memusuhi lawan politik, maka potensial di tahun politik mendatang hoax juga akan membanjiri media sosial. Seperti yang pernah dipaparkan oleh Henri Subiakto KOMINFO bahwa tren meningkatnya penyebaran hoax meningkat tajam menjelang Pemilu, dan hal tersebut terjadi bukan hanya di Indonesia saja, namun di luar negeri seperti Amerika dan Brazil. Sehingga potensi propagandis akan menggunakan berbagai isu sekecil apapun untuk membangkitkan kemarahan publik cenderung tinggi.
Kembali kepada permasalahan ekonomi mengenai apa yang berpotensi membuat situasi tidak kondusif. Di akhir Tahun 2022 mulai terasa semakin sulit bagi masyarakat lower class (pengeluaran 350 ribu/bulan) dan Middle classon poor middle, aspirant middle & emerging middle (pengeluaran 1 juta- 2 juta/bulan) Middle class (pengeluaran antara 2 juta – 3 juta/bulan) pun sangat rentan masuk ke dalam garis kemiskinan atau turun menjadi poor middle class. Sebab, setelah kenaikan BBM pada September 2022, Bantuan Sosial dari pemerintah saat ini hanya diperuntukan bagi lower class.
Sedangkan, harga-harga perlahan mulai naik namun gaji pokok pegawai tidak meningkat. Sehingga terdapat ancaman turunnya daya beli masyarakat di area Middle class akibat kenaikan BBM, naiknya inflasi dan ketidakstabilan kondisi ekonomi global setelah pandemi dan ketegangan antara Rusia terhadap Ukraina & Amerika. Efek lainnya juga membuat kelompok Middle class ini menahan pengeluaran untuk berjaga-jaga sehingga berpotensi terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Meskipun Pemerintah telah memberikan kebijakan bantuan sosial terhadap poor class dan kelas pekerja melalui suntikan subsidi, namun program-program subsidi harus di awasi secara ekstra ketat agar tepat sasaran. Namun tetap masih terasa tidak merata karena area middle class juga banyak diisi oleh pekerja paruh waktu yang independen dan tidak memiliki hirarki atau memiliki BPJS Ketenagakerjaan. Jika program subsidi tidak tepat sasaran, pemerintah beresiko menjadi sasaran bagi kemarahan masyarakat atas kebijakan kenaikan BBM yang kini memberikan efek naiknya harga-harga kebutuhan primer.
Hal inilah yang dapat memicu letupan-letupan sosial disebabkan adanya rasa ketidakadilan. Sedangkan sejak berbulan-bulan lalu terdapat isu-isu Kapitalisme merajalela dalam rezim ini dimana yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin susah akibat sumber daya dikuasai segelintir orang. Tentunya dibarengi dengan propaganda-propaganda kaum ekstrimis kanan dan kiri sangat memungkinkan untuk lakukan cipta kondisi dalam menciptakan kekacauan dan gangguan kondusifitas program pemerintah sehingga akan menghambat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.
Berdayakan Santri untuk Ekonomi Umat
Lalu bagaimana kita menyikapinya bersama-sama? Sejalan dengan momentum Hari Santri Nasional, kita juga dapat memberdayakan unsur yang sangat penting bagi bangsa yaitu ulama dan santri untuk mempersiapkan diri menghadapi berbagai permasalahan umat dan mengajak Santri dan Ulama di Indonesia mengkawal penguatan aspek Wawasan Kebangsaan, Agama Islam yang cinta damai dan cinta tanah air, serta aspek gotong royong khususnya terhadap ekonomi kecil. Santri dan ulama sangat potensial dalam mendukung perekonomian kecil menengah karena memiliki kekuatan yang cukup besar dan cenderung solid.
Dari aspek jumlah, santri di Indonesia berjumlah 2,65juta santri aktif dari 26.975 Pesantren yang terdata Kemenag di 2022. Belum lagi jika ditambah lulusan santri yang tentunya mencapai berkali-kali lipat yang tidak semuanya tercatat yang potensial dapat diberdayakan, dan turut andil dalam ekonomi gotong royong untuk menghadapi ancaman masalah ekonomi kedepan. Sehingga dibutuhkan peran pemerintah dan para tokoh (tomas, todat, toma) khususnya Kemenparekraf dan Kementerian Koperasi – UKM untuk menguatkan ekonomi umat, contohnya dengan menggalakkan program “Santripreneur”, dan “Koperasi Gotong Royong”.
Kita harus cermat memperhatikan perekonomian saat ini, bagaimana masyarakat harus diberikan informasi yang cukupagar memiliki ability dalam melihat peluang. Dan juga tak lepas dari bagaimana pemerintah membantu secara penuh pengelolaannya serta pemberdayaannya karena jika urusan perut terselesaikan, maka berita hoax maupun propaganda dari kelompok-kelompok fundamental radikal kiri maupun kanan menjadi tidak efektif. Jika Indonesia diterjang efek badai resesi global, maka kita tidak perlu takut lagi untuk menghadapinya. Karena bangsa Indonesia memiliki lahan dan tanah yang subur dan UMKM yang terberdayakan dari memanfaatkan solidaritas Santri dan Ulama untuk membantu masyarakat kecil.
Bisa saja pemerintah dapat membebaskan kelompok ekonomi poor dan middle class menggunakan lahan yang belum digunakan untuk bercocok tanam dan pengelolaan pemasaran hasil produknya oleh para Santri dan ulama. Hal ini dapat dilakukan dengan berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Koperasi dan UKM. Tentunya dengan harapan bagaimana bersama-sama memanfaatkan kesulitan dunia saat ini untuk menjadi sebuah peluang ekonomi dengan sumber daya yang ada.
Sesuai dengan harapan Bung Hatta sang tokoh kemerdekaan Indonesia yaitu ingin memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian Nasional dengan Koperasi sebagai soko gurunya. Harapan pendiri bangsa sangat mungkin terealisasi apabila semua unsur semesta bersedia untuk berkolaborasi dengan baik. Tidak hanya harus menunggu dari gagasan pemerintah, namun bisa dari dorongan lingkungan sendiri. Bersama dengan Santri dan Ulama berintegrasi dengan unsur pemerintah yang solid maka cita-cita tersebut mampu tercipta dan layak diperjuangkan!
Penulis