Mengkritik Kenaikan BBM: Upaya Melawan Narasi Radikal Ekstremis

Jalanhijrah.com- Di tengah ekonomi yang semakin sulit, rakyat menjerit tatkala isu kenaikan BBM santer dibicarakan. Meskipun Bantuan Langsung Tunai (BLT) di berikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Namun tetap saja, kenaikan harga BBM tetap membuat rakyat ketar-ketir. Alasan kenaikan ini tidak lain adalah subsidi BBM sebesar 502 triliun sudah membebani APBN. Dari sinilah, bagi pemerintah sudah menjadi kebijakan utama untuk menaikkan harga BBM. Isyarat ini dikemukakan oleh Joko Widodo, presiden RI yang dalam sebuah kesempatannya ikut andil dalam penyerahan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Atas dasar fenomena ini, maka kehadiran rakyat dalam ruang demokrasimenduduki posisi tertinggi. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi tetap mengerucut pada proses dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam term kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah tentang kebijakan publik, atau apapun yang berhubungan dengan publik, kepentingan rakyat harus didahulukan dan diprioritaskan. Apabila ada kebijakan pemerintah yang ternyata menyengsarakan rakyat, bagaimana sikap yang bisa diambil oleh rakyat itu sendiri? kritik merupakan upaya yang paling bisa dilakukan oleh rakyat untuk menunjukkan khittah masyarakat dalam ruang demokrasi.

Apalagi, di tengah menjamurnnya media sosial sebagai ruang bebas untuk mengemukakan segala pendapat tanpa batas, menjadi sebuah keniscayaan melontarkan kritik dengan pelbagai cara, seperti dalam bentuk video, narasi hingga aksi turun ke jalan. Kritik tersebut disampaikan untuk memnfaatkan ruang aspirasi yang tersedia sangat luas dalam ruang demokrasi agar pemerintah bisa meninjau kembali kebijakan yang akan ditetapkan.

Baca Juga  Benarkah Kita Anti Khilafah?

Namun, bagaimana ketika kritik disampaikan untuk mendirikan sistem negara Islam? Fenomena ini yang kadang luput untuk kita lihat ketika mengkritik pemerintah. Menjadi kelompok yang mengkritik pemerintah, kita perlu melihat kelompok-kelompok kritikus serupa. Faktor yang melatarbelakangi kritikan tersebut harus dilihat. Jangan sampai kita membiarkan para pengasong khilafah ikut mengkritik dengan alasan demi kepentingan rakyat. Padahal mereka punya tujuan sendiri, yakni membumikan narasi pendirian negara Islam di Indonesia.

Mengkritik pemerintah adalah kewajban

Di satu sisi, kritik terhadap pemerintah soal kenaikan BBM semakin tidak terbendung. Rakyat semakin menjerit apabila ditetapkan kebijakan tentang kenaikan harga BBM. Melalui suara rakyat adalah seperti suara Tuhan yang sangat perlu didengarkan oleh pemerintah, untuk mempertimbangkan kembali tentang kenaikan harga BBM di tengah-tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit. Aksi mahasiswa dari pelbagai organisasi terus dilakukan dan menjadi salah satu hal yang perlu dilakukan dalam ruang demokrasi. Kita perlu bersuara dengan lantang untuk mengucapkan terimakasih. Terlepas dari perbedaan pemikiran yang dimiliki oleh masing-masing di antara mereka. faktor yang sama, yakni untuk kepentingan rakyat, perlu kita apresiasi.

Di sisi lain, kondisi ini banyak sekali dimanafaatkan oleh kelompok radikal untuk memperkeruh hubungan pemerintah dengan rakyat. Bagi kelompok radikal, kenaikan BBM adalah bukti kegagalan pemerintah dalam memimpin negara. Atas dasar kekalahan itu, maka penting untuk mendirikan negara Islam dengan konsep pemimpin yang disebut khalifah. Kelompok radikal memanfaatkan kesedihan, kepedihan dan kesengsaraan rakyat dengan minimnya ekonomi. Pemanfaatan ini sangat penting untuk kita pahami sebagai peluang, sehingga kritik yang kita sampaikan kepada pemerintah bukan menjadi bumerang dan pencipta sekat antara hubungan pemerintah dengan rakyat. Akan tetapi, menjadi penyambung lidah rakyat yang senantiasa bersama dengan kepentingan rakyat.

Baca Juga  Tahun Baru dan Keberhasilan Indonesia Memerangi Radikalisme

Kelompok radikal adalah kelompok yang paling licik dalam memanfaatkan situasi genting ini. Dimulai dari kondisi Covid-19, bencana alam, hingga kenaikan harga BBM, semua narasi pendirian negara Islam, disebarkan oleh kelompok pengasong khilafah utnuk mencari simpati dan empati rakyat. Disaat rakyat merasa sengsara dan kecewa dengan pemerintah, mereka hadir sebagai kelompok yang akan menyelamatkan dengan jaminan kesejahteraan apabila negara Islam didirikan.

Maka dari itu, kritik secara luas sangat penting untuk memperpanjang umur ruang demokrasi di Indonesia. Kita mengkritik pemerintah bukan untuk mendirikan negara Islam. Kepentingan kita adalah, bagaimana kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah bisa bersama dengan rakyat. Kenaikan BBM bukanlah bukti bahwa pemerintah bobrok sehingga membutuhkan pemerintahan Islam. Indonesia tetap sebagai negara demokrasi yang berlandaskan Pancasila yang perlu kita junjung dengan semangat persatuan dan kesatuan. Apabila pemerintah tidak berpihak kepada rakyat, maka tugas kita adalah kritik keras terhadap pemerintah tanpa membuang rasa nasionalisme yang ada dalam diri kita. Wallahu a’lam

Penulis: Muallifah

Mahasiswi Magister Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Bisa disapa melalui instagram @muallifah_ifa

By Redaksi Jalan Hijrah

Jalanhijrah.com adalah platform media edukasi dan informasi keislaman dan keindonesiaan yang berasaskan pada nilai-nilai moderasi dan kontranarasi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *