jalanhijrah.com- Seorang saksi dari pihak pemohon dalam perkara Nomor 145/PUU-XXIII/2025 yang diajukan oleh Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum), Moh Adimaja, mengisahkan pengalaman pahitnya ketika menjadi korban kekerasan fisik oleh sekelompok orang tak dikenal saat meliput di kawasan Kwitang, Jakarta, beberapa waktu lalu. Kesaksian tersebut ia sampaikan di hadapan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo dan para hakim konstitusi lainnya di Gedung MK, Jakarta, pada Senin (10/11/2025).
“Saya mengalami pemukulan yang cukup parah oleh oknum masyarakat di lokasi kejadian. Peristiwa itu bahkan sempat menjadi viral ketika seorang wartawan melaporkan bahwa saya dan rekan saya dikeroyok,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa selain kekerasan fisik, dirinya juga mendapatkan ancaman verbal dari pelaku. Karena itu, ia menilai Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers perlu diuji.
“Saat itu kami dianggap sebagai intel atau pelapor. Kamera kami sempat berusaha direbut, kami dipukul dengan kayu, dan bahkan dipaksa terjatuh,” jelasnya.
Adimaja menekankan bahwa tugas seorang pewarta foto adalah menangkap fakta di lapangan, bukan membuat atau mengatur adegan. Ia berharap perlindungan hukum bagi jurnalis dapat diperkuat agar insiden serupa tidak terulang.
Meski demikian, beberapa waktu lalu, pemerintah yang diwakili oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Fifi Aleyda Yahya, menyatakan bahwa klaim Pemohon yang menyebut Pasal 8 UU Pers bersifat multitafsir tidak memiliki dasar.
Ia menekankan bahwa frasa ‘perlindungan hukum’ tidak berdiri sendiri, melainkan harus dipahami dalam kerangka hukum positif yang berlaku, termasuk peraturan sektoral terkait. Selain itu, Pasal 8 UU Pers merupakan norma terbuka (open norm), sehingga penerapannya bersifat fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan hukum serta kebutuhan di lapangan.
“UU Pers telah secara nyata memberikan jaminan perlindungan hukum bagi wartawan, khususnya dalam menjalankan fungsi, hak, dan kewajibannya. Oleh karena itu, Pasal 8 UU Pers tidak bersifat multitafsir,” ujarnya di Gedung MK, Jakarta, pada Senin (6/10/2025).
Dalam petitumnya, Iwakum meminta agar Pasal 8 UU Pers, yang menyatakan bahwa “dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum,” diinterpretasikan secara lebih tegas.
Pertama, perlindungan tersebut harus mencakup “perlindungan dari tindakan kepolisian maupun gugatan perdata terhadap wartawan yang menjalankan profesinya sesuai kode etik pers.”
Kedua, tindakan seperti pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap wartawan hanya boleh dilakukan setelah mendapatkan izin dari Dewan Pers.
Selain itu, dalam permohonannya, Iwakum menyinggung kasus kriminalisasi terhadap jurnalis Muhammad Asrul dan Diananta Pramudianto yang dijerat pidana atas karya jurnalistik mereka. Pemohon menilai kasus tersebut mencerminkan ketidakpastian hukum yang timbul akibat ketidakjelasan Pasal 8 UU Pers.
