Jalanhijrah.com-Pemilihan Presiden 2024 tidak hanya menjadi ajang suksesi kekuasaan politik di level tertinggi di negeri ini. Lebih dari itu, Pilpres juga menjadi arena pertempuran ideologi, termasuk ideologi keagamaan. Pada momen dua Pilpres sebelumnya, yakni tahun 2014 dan 2019 kita menyaksikan sendiri bagaimana kelompok moderat dan radikal yang merupakan dua kutub ideologi dan gerakan dalam Islam ikut andil mewarnai panggung demokrasi elektoral kita.
Hal serupa tampaknya masih akan terjadi pada momen Pilpres 2024 mendatang. Seperti kita lihat, meski gelaran Pilpres masih akan digelar setahun lagi, namun geliat kelompok intoleran-radikal dalam mendompleng kontestasi politik 2024 sudah mulai tampak. Misalnya saja, peristiwa pengibaran bendera HTI di momen deklarasi salah seorang bakal calon presiden.
Satu hal yang wajib dipahami ialah bahwa gerakan intoleran-radikal ini sukar ditumpas hingga ke akarnya. Tersebab, radikalisme dan ialah persoalan ideologi yang berada di alam bawah sadar manusia. Di permukaan, organisasi intoleran-radikal mungkin bisa dibubarkan, dibekukan, bahkan dilarang. Demikian pula jaringan teror bisa ditangkap, dipenjara, bahkan dijatuhi hukuman mati. Namun, ideologi kebencian dan kekerasan yang menjadi bahan bakar gerakan intoleran-radikal itu nyaris mustahil diberantas dengan instan.
Faktor Internal dan Eksternal Melemahnya Gerakan Radikal
Jika kita melihat data, ada kecenderungan yang menunjukkan bahwa aksi di Indonesia mengalami penurunan. Aksi-aksi teror dalam skala besar yang terencana dan menimbulkan banyak korban nisbi tidak terjadi dalam setahun terakhir. Hal ini tentu dilatari oleh beragam faktor mulai internal maupun eksternal.
Dari sisi internal, kian ketatnya pengawasan pemerintah dan tegasnya penegakan hukum membuat organisasi dan jaringan kesulitan mencari celah untuk bermanuver. Tercatat dalam setahun terakhir, Densus 88 telah menangkap lebih dari 600 terduga dan tersangka teroris di seluruh wilayah Indonesia. Kesigapan aparat memberantas jaringan teror ini membuat kelompok ekstrem seolah mati kutu.
Dari sisi eksternal, keruntuhan kekuasaan ISIS sejak tahun 2018 lalu dalam banyak hal juga berdampak pada kebangkrutan gerakan teror di seluruh dunia. Tidak terkecuali di Indonesia. Di masa jaya ISIS, aksi-aksi teror di seluruh dunia sangat masif, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Artinya, aksi teror kerap terjadi secara beruntun, berskala besar, direncanakan dengan matang, dan menimbulkan korban yang besar.
Kini, bisa dibilang gerakan intoleran-radikal di Indonesia tengah mengalami fase kebangkrutannya. Namun, bukan berarti gerakan itu musnah sama sekali. Organisasi intoleran-radikal terbukti sebagai jaringan yang sangat mudah beradaptasi dengan keadaan, lihai berkamuflase dan pandai memanfaatkan momentum. Bisa dibilang, saat ini mereka tengah menunggu momentum untuk bangkit kembali dan menebar teror.
Memperhatikan manuver-manuver kelompok tersebut beberapa waktu belakangan ini, tampaknya mereka ingin mendompleng kekuatan politik tertentu yang berlaga di Pilpres 2024. Ironisnya, masih banyak elite politik yang bersikap pragmatis dengan menjalin kerjasama dengan kelompok intoleran-radikal. Inilah simbiosis mutualisme dalam politik praktis.
Di satu sisi, elite politik membutuhkan eksponen jaringan kelompok intoleran-radikal untuk mendapatkan simpati publik dan meraih suara sebanyak-banyaknya. Di saat yang sama, kelompok tersebut berkepentingan untuk meraih kekuasaan dengan mendompleng gerbong politik tertentu.
Di titik ini bisa dibilang bahwa kaum intoleran-radikal merupakan penumpang gelap demokrasi. Mereka memanfaatkan momentum pesta demokrasi sebagai ajang come-back. Mutualisme politik antara elite pemburu kekuasaan dengan kaum intoleran-radikal inilah yang patut diwaspadai pada perhelatan Pilpres 2024. Adalah hal yang sangat penting bagi masyarakat untuk mewaspadai persekongkolan busuk tersebut.
Disinilah urgensi pendidikan politik bagi elite dan publik. Dari sisi elite, para kandidat capres-cawapres hendaknya tidak bersikap pragmatis dengan menjalin kerjasama dengan kelompok intoleran-radikal. Jangan sampai, ambisi pada kekuasaan membuat kita buta hingga menggadaikan bangsa dan negara ke tangan para radikalis. Dari sisi masyarakat, perlu dibangun kesadaran untuk menolak siapa pun calon presiden yang menggunakan kekuatan kelompok intoleran-radikal untuk menjaring suara massa. Publik juga harus menolak praktik politik identitas karena hal itu hanya akan menyuburkan benih-benih radikalisme.
Penulis