jalanhijrah.com – Pada 17 Maret 2026, Ali Larijani, yang menjabat sebagai Sekretaris Dewan Tertinggi Keamanan Nasional Iran, tewas di Pardis bersama putra serta ajudannya akibat serangan udara mematikan oleh Israel di Teheran. Kepergiannya menjadi pukulan berat bagi struktur politik Iran. Wafatnya menandai berakhirnya sebuah era ketika arah strategi negara dirumuskan oleh para teknokrat di balik meja, mereka yang piawai memainkan “catur” diplomasi dengan Barat. Kini, pertanyaan besar mengemuka: setelah sosok arsitek strategi itu tumbang, ke mana arah konflik Iran melawan Israel dan Amerika Serikat akan bergerak?
Sebagai negosiator ulung—yang pernah menyindir tawaran insentif Eropa sebagai “menukar mutiara dengan permen”—Larijani mencerminkan paradoks khas Iran: teguh dalam prinsip, tetapi fleksibel dalam pendekatan. Ia pernah memimpin parlemen selama 12 tahun, mengawasi negosiasi nuklir Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) 2015, serta berperan sebagai penghubung penting dengan Oman dan Qatar. Di balik layar, ia adalah sosok yang memastikan eskalasi konflik tetap berada dalam batas yang terkendali. Selama puluhan tahun, ia memelihara apa yang dikenal sebagai kesabaran strategis (strategic patience), yakni membangun pengaruh tanpa memicu perang terbuka.
Namun, kematiannya—yang terjadi hanya beberapa pekan setelah wafatnya Ali Khamenei—secara drastis mengubah konstelasi kekuasaan di Teheran. Yang terjadi kini bukan sekadar pergantian kepemimpinan, melainkan pergeseran mendasar dalam struktur Republik Islam. Dengan absennya Larijani, institusi sipil dan politik kehilangan salah satu suara paling berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan strategis. Kekosongan itu pun segera diisi oleh Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) beserta para jenderalnya, yang kini tampil semakin dominan dalam menentukan arah kebijakan negara.
Tanda-tanda pergeseran ini sebenarnya telah terlihat sejak kepemimpinan darurat berada di tangan Presiden Masoud Pezeshkian. Namun, meskipun dikenal sebagai reformis moderat, Pezeshkian tidak memiliki pengaruh politik maupun jaringan kekuasaan sekuat Ali Larijani. Dalam budaya politik Iran, legitimasi tidak semata ditentukan oleh jabatan formal, melainkan oleh kedekatan dengan rahbar serta rekam jejak perjuangan. Larijani memiliki seluruh modal itu: veteran perang, mantan ketua parlemen, mantan negosiator nuklir, sekaligus figur yang dipercaya oleh Ali Khamenei. Tanpa kehadirannya, meja diplomasi praktis kehilangan salah satu pilar terpenting.
Dalam situasi baru ini, dengan kepemimpinan yang semakin dekat ke lingkar dalam Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), suara yang sebelumnya mendorong pengendalian eskalasi (escalation dominance) kian tersisih oleh pendekatan militer yang lebih lugas. Para jenderal yang kehilangan kolega sekaligus mentor mereka tampaknya tidak lagi berbicara tentang negosiasi, melainkan tentang pembalasan dan daya tangkal (deterrence).
Arah perubahan ini segera tercermin dari respons Iran atas kematian Larijani. Jika sebelumnya serangan balasan dilakukan secara terukur—seperti dalam operasi True Promise yang penuh perhitungan—kini IRGC meluncurkan lebih dari 100 rudal balistik, termasuk Khorramshahr-4 dan Kheibar Shekan, langsung ke pusat wilayah Israel. Ini bukan sekadar aksi balasan, melainkan sinyal tegas bahwa era “perang terkendali” telah usai. Konflik yang berlangsung kini menunjukkan gejala menuju perang total.
Larijani sendiri merupakan arsitek kebijakan nuklir yang khas: ia mengembangkan kapasitas di ambang batas internasional tanpa memicu konfrontasi terbuka. Ia berpegang pada konsep deterrence through ambiguity, yakni membangun daya gentar melalui ketidakjelasan. Namun ironisnya, pendekatan yang ia rancang justru berujung pada serangan yang merenggut nyawanya. Kini, sepeninggalnya, nyaris tak ada lagi suara yang mengingatkan bahwa isu nuklir adalah garis merah—yang jika dilanggar, berpotensi mengubah konflik ini menjadi bumerang peradaban bagi kelangsungan Republik Islam itu sendiri.
Di tengah riuhnya konflik, muncul satu pertanyaan krusial: masih adakah pihak yang mampu mengendalikan “Poros Perlawanan”? Ali Larijani, bersama Qassem Soleimani sebelum wafat, merupakan dua figur sentral yang menjaga kesatuan poros yang membentang dari Teheran hingga Beirut. Ia berperan sebagai manajer krisis yang memastikan Hezbollah, Hamas, serta milisi Syiah di Irak bergerak selaras dengan kepentingan strategis Iran.
Namun, dengan absennya kedua tokoh tersebut, poros ini menghadapi risiko fragmentasi. Hizbullah, yang kini berada di bawah tekanan besar di Lebanon selatan, berpotensi mengambil langkah independen. Hal serupa juga mungkin terjadi pada kelompok milisi di Suriah dan Irak, yang selama ini lebih terikat pada figur ketimbang ideologi. Gaya sentrifugal dalam politik mulai menguat, dan tanpa sosok pemersatu seperti Larijani, “Poros Perlawanan” bisa berubah menjadi sekadar kumpulan aktor non-negara dengan agenda masing-masing.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, seorang diplomat karier yang kembali memimpin arah diplomasi, berupaya meyakinkan dunia bahwa struktur politik Iran tetap kokoh dan tidak akan goyah meski kehilangan tokoh-tokoh kunci. Ia juga menegaskan bahwa kemitraan strategis dengan Rusia dan China mencakup kerja sama di bidang pertahanan.
Namun, pernyataan tersebut terdengar seperti repetisi retoris di tengah situasi yang kian genting. Faktanya, wafatnya Larijani secara signifikan mempersempit ruang gerak diplomasi Iran. Dalam sistem politik yang berada dalam kondisi perang, suara moderat kerap menjadi korban pertama. Mereka yang masih mendorong “kompromi” atau “negosiasi” sering kali dicap sebagai pengkhianat. Situasi ini semakin diperburuk oleh sikap Israel yang secara terbuka menyatakan bahwa tujuan perang mereka adalah menghancurkan rezim teokratis di Teheran.
Di titik inilah tragedi terbesar bagi Republik Islam tampak jelas: mereka dipaksa menghadapi perang justru ketika instrumen diplomasi terbaiknya telah tiada. Ali Larijani—yang beberapa jam sebelum wafatnya masih sempat menyampaikan belasungkawa atas gugurnya 80 pelaut di kapal IRIS Dena—merepresentasikan sosok pemimpin yang tetap hadir bahkan dalam situasi paling kelam. Kini, generasi baru harus melangkah di tengah konflik tanpa arahan dari para senior yang selama ini menjadi penopang.
Dalam pandangan penulis, arah sekaligus akhir konflik Iran pasca-Larijani akan sangat ditentukan oleh tarik-menarik antara dorongan doktrin militer untuk melakukan pembalasan dan realitas keras mengenai keterbatasan kapabilitas negara. Harus diakui, Iran tertinggal dalam hal persenjataan konvensional. Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) kemungkinan akan terus meluncurkan rudal dan drone sebagai simbol eksistensi dan upaya menunjukkan kemampuan menembus sistem pertahanan musuh. Namun tanpa kerangka strategi yang matang, aksi-aksi tersebut berisiko menjadi sekadar pertunjukan simbolik—ditujukan bagi konsumsi domestik maupun simpatisan di dunia Muslim—tanpa dampak signifikan di medan tempur.
Sejarah panjang revolusi menunjukkan bahwa Iran kerap mampu bangkit dari situasi sulit. Namun kali ini tantangannya jauh lebih kompleks. Yang dipertaruhkan bukan sekadar wilayah atau sumber daya, melainkan hilangnya generasi emas pengelola negara. Larijani adalah sosok langka: seorang pemikir yang menulis tentang Immanuel Kant, sekaligus praktisi—negosiator ulung dan juga aktor dalam gelanggang kekuasaan.
Sebagaimana diajarkan dalam literatur klasik strategi perang, seorang jenderal yang baik harus memahami kapan saatnya bertempur dan kapan harus berdamai. Larijani termasuk sedikit tokoh di Iran yang menguasai keduanya. Dengan kepergiannya, Republik Islam mungkin masih mampu bertahan, tetapi arah konflik kini tampak bergerak menuju fase perang total yang berpotensi membawa kehancuran lebih luas.
