Menu

Mode Gelap

Perempuan · 13 Mar 2022 08:00 WIB ·

Membaca Partisipasi Perempuan dalam Dunia Politik dengan Nalar Emansipatoris


					Membaca Partisipasi Perempuan dalam Dunia Politik dengan Nalar Emansipatoris Perbesar

Jalanhijrah.com-Peran perempuan di ranah publik menjadi isu krusial dan sensitif yang hampir selalu memicu penolakan yang luar biasa, khususnya di Indonesia. Lebih menyedihkannya lagi ketika penolakan yang muncul disertai dengan semboyan atas nama agama. Berlindung dalam jubah agama seperti itu seakan mengabsahkan bahwa sejarah dan pengalaman hidup perempuan yang riil dalam tatanan masyarakat harus dipadamkan.

Kesempatan perempuan untuk memasuki dan berkiprah ke dunia publik khususnya politik sebenarnya sudah terbuka lebar. Pemerintah telah berupaya secara optimal dan berhasil me-publish kebijakan, salah satunya berupa UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Keterwakilan perempuan dalam pendirian dan pembentukan partai politik mendapat porsi sebanyak 30% mendapat legitimasi Pasal 2 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2008.

Namun fakta lapangan berbicara berbeda, adanya pemenuhan porsi dalam partai politik hanyalah sebatas formalitas belaka, sehingga porsi 30% yang tertulis tidak dapat terpenuhi secara sempurna. Sebagaimana yang dilansir www.kemenkopmk.go.id (14/04/2021) partisipasi perempuan Indonesia dalam parlemen masih sangat rendah. Cukup miris hasil pendataan World Bank (2019), disebutkan Indonesia menempati peringkat ke-7 se-Asia Tenggara untuk keterwakilan perempuan di parlemen.

Padahal Pasal 173 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu juga menyebutkan keterwakilan perempuan minimal 30% pada kepengurusan partai politik tingkat pusat untuk pemilu anggota DPR, DPRD baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Meskipun banyak perangkat hukum yang telah lahir untuk melegitimasi partisipasi politik perempuan, namun tetap saja sampai saat ini antara perempuan dan politik masih merupakan suatu hal yang sukar untuk dipertemukan.

Baca Juga  Ummu Haram binti Milhan ra., Wanita Syahid dan Penyabar

Hal itu membuktikan adanya ketidaksesuaian antara das sollen (peraturan hukum) dan das sein (fakta lapangan), di satu sisi yang lain perempuan Indonesia dituntut untuk berkontribusi dalam semua sektor. Tidak cukup itu, di sisi lain juga muncul tuntutan agar perempuan Indonesia tidak melupakan kodratnya sebagai second person. Situasi dilematis semacam ini yang sedang dihadapi perempuan Indonesia saat ini, sehingga menyebabkan partisipasi politiknya berjalan tidak maksimal.

Keterlibatan perempuan dalam catur perpolitikan sebenarnya bukan untuk mengambil lahan kekuasaan laki-laki, melainkan diharapkan agar perempuan benar-benar mampu berkolaborasi sebagai mitra politik laki-laki secara bersama-sama. Namun selama ini karena adanya steriotypenegatif kepada perempuan, hak-hak politik perempuan menjadi terpasung dan memicu munculnya pandangan sex difference leaders (pemilihan pemimpin berdasar jenis kelamin).

Isu partisipasi perempuan dalam dunia politik dari awal sudah disorot tajam oleh fiqh politik klasik. Al-Mawardi ketika menguaraikan konsep kepemimpinan dalam al-Ahkam al-Sulthaniyahnya meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan persyaratan menjadi pemimpin dilihat dari jenis kelamin (laki-laki/perempuan), tetapi secara eksplisit dia mengutip hadits:  لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً (tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan).

Tidak berhenti di situ, fiqh politik kontemporer juga turut menyuburkan pemahaman tersebut. Wahbah al-Zuhaili dalam Nidham al-Islamnya menyebutkan adanya syarat laki-laki dalam mengangkat kepala pemerintahan. Rupanya al-Zuhaili menggunakan parameter fisik dalam memaparkan ketidakbolehan perempuan menjadi kepala pemerintahan. Secara kodrat perempuan dinilai tidak mampu memikul tugas-tugas berat dan beresiko tinggi.

Baca Juga  Perempuan dan Pendidikan

Untuk menguatkan argumennya, al-Zuhaili juga mencari sandaran legitimasi dari hadits yang sama: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً (tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan). Meskipun didukung oleh hadits tersebut, hal ini justru mempertontonkan wajah fiqh yang bias gender dan tidak ramah perempuan.

Setidaknya al-Kahlani telah menunjukkan informasi penting dalam kitab Subul al-Salam penjelasan dari kitab Bulugh al-Maram, bahwa cendikiawan fiqh klasik berselisih pendapat dalam memahami hadits tersebut. Misalnya, Abu Hanifah membolehkan perempuan menjadi pemimpin kecuali dalam masalah hukum hudud, sedangkan Ibn Jarir membolehkan kepemimpinan perempuan secara mutlak.

Dalam hal ini juga terkait partisipasi perempuan dalam ranah pemilu, pandangan al-Siba’i seorang mantan dekan Universitas Al-Azhar Mesir menyatakan bahwa Islam tidak pernah melarang perempuan menunjuk perempuan lainnya untuk mewakilinya dalam memperjuangkan hak dan menyalurkan aspirasinya sebagai anggota masyarakat. (Al-Mar’ah Baina al-Fiqh wa al-Qanun, 155)

Jika perempuan telah dianggap boleh berpartisipasi dalam pemilu, maka terlebih lagi partisipasinya dalam ranah parlemen sudah bisa dipastikan kebolehannya. Bukankah keanggotaan di parlemen pada dasarnya adalah wujud nyata dari partisipasi kaum perempuan dalam ranah pemilu? Oleh karena tidak ada indikasi larangan langsung baik dalam al-Qur’an maupun hadits, maka Abu Syuqqah dalam Tahrir al-Mar’ahnya juga tidak mempermasalahkannya.

Pendapat Abu Syuqqah tersebut mengacu kepada kaidah al-fiqhiyyah al-asasiyah: الأَصْلُ فِيْ الْأَشَيَاءِ اْلِإبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيْل عَلَى التَّحْرِيْمِ (segala sesuatu itu pada asalnya dibolehkan, sejauh tidak ada ketentuan yang melarang). Alasan kebolehan ini, juga mendapat dukungan kembali oleh al-Siba’i.

Baca Juga  Hukum Menggosok Gigi di Siang Hari Saat Puasa, Bolehkah?

Menurut al-Siba’i Islam tidak pernah melarang perempuan terlibat dalam penyusunan perundang-undangan sekaligus mengawasi jalannya pemerintahan, karena hal ini berkaitan erat dengan kerangka amar ma’ruf nahu munkar. Dalam kerangka itulah al-Siba’i menilai perempuan boleh saja menjadi anggota parlemen.

Senada dengan pendapat di atas, Abu Syuqqah menukil pandangan Yusuf al-Qardhawi, yang memandang tidak adanya larangan atas partisipasi perempuan dalam parlemen, sebab hal itu dinilai tidak bertentangan dengan kepentingan sosial-bersama. Justru kepentingan sosial sangat membutuhkan partisipasi perempuan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan dan kesetaraan yang berkeadilan. (Tahrir al-Mar’ah, 542).

Berdasarkan penjelasan di atas, nampaknya tawaran al-Siba’i, Abu Syuqqah, dan al-Qardhawi dinilai lebih relevan dengan konteks Indonesia saat ini. Maka sudah saatnya kaum perempuan tidak dipandang lagi sebagai mahluk domestik, tapi sebagai agen yang turut aktif berpartisipasi dalam dunia politik, terlebih untuk mempercepat terwujudnya arah dan keputusan politik Indonesia yang lebih substansial dan akomodatif. Waallahu a’lam.

*Penulis: Nano Romadlon Aulia Akbar

Artikel ini telah dibaca 29 kali

Baca Lainnya

Ibu dan Peran Urgennya Memberantas Radikalisme

5 Februari 2023 - 14:00 WIB

Ibu dan Peran Urgennya Memberantas Radikalisme

Zainab binti Khuzaimah, sang Ummul Masaakin

4 Februari 2023 - 10:00 WIB

Harmonisasi yang diperoleh dari toleransi atau tasamuh antar umat beragama sangat diharapkan bagi setiap bangsa di dunia termasuk Indonesia. Toleransi bukannya membebaskan seseorang melakukan sesuatu sekehendak hati, dan untuk menghindari ini, sangat diperlukan aturan dan batasan dalam menjalankan perintah Nya dan menjauhi larangan Nya. Implementasi dari toleransi terdapat hal yang sangat penting tidak bisa di toleransikan, yaitu menyangkut ibadah dan akidah. Kenyataan di masyarakat sikap toleransi seringkali ditemui tidak sesuai dengan syariat Islam. Padahal dalam ajaran Islam mengakui adanya berbagai macam perbedaan warna kulit, suku bangsa, budaya, bahasa, adat-istiadat dan agama. Dalam hadis Ibnu Abbas dalil mengenai tasamuh ini dijelaskan “Ibnu Abbas menuturkan bahwa Rasulullah saw. ditanya, “Agama mana yang paling dicintai Allah?” Nabi menjawab, “Semangat kebenaran yang toleran (al-hanfiyyat al-samhah).” (HR. Imam Ahmad). Meski di dalam Al Qur’an secara eksplisit mengenai sikap toleransi tidak dijelaskan, namun beberapa ayat seperti surat Al-Hujurat ayat 13 menjelaskan perbedaan yang diciptakan oleh Allah SWT, yang artinya: “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.” Adanya perbedaan dalam kehidupan manusia, tidak menjadi penghambat hubungan antara manusia dengan manusia, kecuali hubungan manusia dengan Sang Khalik Nya. Ajaran Islam mengakui perbedaan agama masing-masing dengan karateristik dan keberagamannya, kecuali menyangkut ibadah dan akidah yang telah digariskan melalui surat Al Kafirun ayat 6 yaitu Lakum Diinukum Wa Liya Diin, artinya “Untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku.” Sikap toleransi mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, suka rela dan kelembutan. Secara etimologi, toleransi berasal dari bahasa latin, ‘tolerare’ yang artinya sabar dan menahan diri. Sementara secara terminologi, toleransi berarti sikap saling menghargai, menghormati, menyampaikan pendapat, pandangan, kepercayaan kepada antar sesama manusia yang bertentangan dengan diri sendiri. Ajaran Islam memperbolehkan adanya toleransi antar umat beragama tetapi toleransi terkait ibadah dan akidah terdapat hal-hal penting yang harus diperhatikan, anatara lain : Hendaknya setiap umat Islam selalu berbuat baik kepada sesama sepanjang tidak terkait dengan hal ibadah dan aqidah. Prinsipnya, kebaikan dan keadilan itu bersifat universal termasuk kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kaum muslim karena agama dengan menekankan kebebasan dan toleransi beragama dan tidak mengusir kaum muslim dari kampung halaman, karena kaum muslim termasuk yang beriman kepada Allah SWT yang sangat mencintai umat Nya berlaku adil tidak hanya pada dirinya sendiri tetapi juga terhadap orang lain. Hal ini sesuai dengan (QS. Al Mumtahanah: 8-9), yang artinya bahwa “Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.” Berbuat baik dan adil kepada setiap agama Ibnu Katsir rahimahullah berkata tentang hukum meremehkan akhlak orang lain, “Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada non muslim yang tidak memerangi kalian seperti berbuat baik kepada wanita dan orang yang lemah di antara mereka. Hendaklah berbuat baik dan adil karena Allah menyukai orang yang berbuat adil.” (Tafsir Al Qur’an Al ‘Azhim, 7: 247). Saling menolong siapa pun, baik orang miskin maupun orang yang sakit. Dari Abu Hurairah, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Menolong orang sakit yang masih hidup akan mendapatkan ganjaran pahala.” (HR. Bukhari No. 2363 dan Muslim No. 2244). Tetap menjalin hubungan kerabat pada orang tua atau saudara non muslim. Allah Ta’ala berfirman, “Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik.” (QS. Luqman: 15). Dipaksa syirik, namun tetap kita disuruh berbuat baik pada orang tua. Tetap berbuat baik kepada orang tua dan saudara Asma’ binti Abi Bakr radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata, “Ibuku pernah mendatangiku di masa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam keadaan membenci Islam. Aku pun bertanya pada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk tetap jalin hubungan baik dengannya. Beliau menjawab, “Iya, boleh.” Ibnu ‘Uyainah mengatakan bahwa tatkala itu turunlah ayat bahwa “Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu ….” (QS. Al Mumtahanah: 8) (HR. Bukhari No. 5978). Boleh memberi hadiah pada non muslim Dari Ibnu ‘Umar radhiyallahu ‘anhuma, beliau berkata “Umar pernah melihat pakaian yang dibeli seseorang lalu ia pun berkata pada Nabi Muhammad SAW “Belilah pakaian seperti ini, kenakanlah ia pada hari Jum’at dan ketika ada tamu yang mendatangimu.” Nabi Muhammad SAW pun berkata, “Sesungguhnya yang mengenakan pakaian semacam ini tidak akan mendapatkan bagian sedikit pun di akhirat.” Kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam didatangkan beberapa pakaian dan beliau pun memberikan sebagiannya pada ‘Umar. ‘Umar pun berkata, “Mengapa aku diperbolehkan memakainya sedangkan engkau tadi mengatakan bahwa mengenakan pakaian seperti ini tidak akan dapat bagian di akhirat?” Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “Aku tidak mau mengenakan pakaian ini agar engkau bisa mengenakannya. Jika engkau tidak mau, maka engkau jual saja atau tetap mengenakannya.” Kemudian ‘Umar menyerahkan pakaian tersebut kepada saudaranya di Makkah sebelum saudaranya tersebut masuk Islam. (HR. Bukhari No. 2619). 7. Jangan mengorbankan agama Ibnu Jarir Ath Thobari menjelaskan mengenai ‘lakum diinukum wa liya diin’, “Bagi kalian agama kalian, jangan kalian tinggalkan selamanya karena itulah akhir hidup yang kalian pilih dan kalian sulit melepaskannya, begitu pula kalian akan mati dalam di atas agama tersebut. Sedangkan untukku yang kuanut. Aku pun tidak meninggalkan agamaku selamanya. Karena sejak dahulu sudah diketahui bahwa aku tidak akan berpindah ke agama selain itu.” (Tafsir Ath Thobari, 14: 425). 8. Prinsip Lakum Diinukum Wa Liya Diin Islam mengajarkan kita toleransi dengan membiarkan ibadah dan perayaan non muslim, bukan turut memeriahkan atau mengucapkan selamat. Karena Islam mengajarkan prinsip “Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku”. (QS. Al Kafirun: 6). 9.Tidak berhubungan dengan acara maksiat Sifat ‘ibadurrahman, yaitu hamba Allah yang beriman juga tidak menghadiri acara yang di dalamnya mengandung maksiat. Perayaan natal bukanlah maksiat biasa, karena perayaan tersebut berarti merayakan kelahiran Isa yang dianggap sebagai anak Tuhan. Sedangkan kita diperintahkan Allah Ta’ala berfirman menjauhi acara maksiat lebih-lebih acara kekufuran, “Dan orang-orang yang tidak memberikan menghadiri az zuur, dan apabila mereka bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui (saja) dengan menjaga kehormatan dirinya.” (QS. Al Furqon: 72). Yang dimaksud menghadiri acara az zuur adalah acara yang mengandung maksiat. Jadi, jika sampai ada kyai atau keturunan kyai yang menghadiri misa natal, itu suatu musibah dan bencana. 10.. Toleransi sebatas wilayah mu’amalah Toleransi atau juga dikenal dengan istilah tasamuh adalah hal yang menjadi prinsip dalam agama islam. Dengan kata lain, islam itu menyadari dan menerima perbedaan. Namun demikian, dalam praktik toleransi islam juga memiliki kerankan atau batasan toleran itu. Toleran dalam islam dibatasi pada wilayah mu’amalah dan bukan pada wilayah ubudiah. Toleransi tidak berkenaan dengan aqidah dan ibadah Islam adalah agama yang menyadari pentingnya interaksi, maka dalam Islam hubungan dengan mereka yang non-muslim bukan hanya diperbolehkan namun juga didorong. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, “tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina”. Ilmu adalah bagian dari mu’amalah. Maka aspek-aspek muamalah misalnya perdagangan, kehidupan sosial, industri, kesehatan, pendidikan dan lain lain, diperbolehkan dalam Islam. Dan yang dilarang adalah berkenaan dengan aqidah serta ibadah. Seyogyanya sikap toleransi saling menghargai keyakinan agama lain dengan tidak bersikap sinkretis yaitu dengan menyamakan keyakinan agama lain dengan keyakinan Islam itu sendiri, menjalankan keyakinan dan ibadah masing-masing. Sikap toleransi tidak dapat dipahami secara terpisah dari bingkai syariat, sebab jika terjadi, maka akan menimbulkan kesalah pahaman makna yang berakibat tercampurnya antara yang hak dan yang batil. Ajaran toleransi merupakan suatu yang melekat dalam prinsip-prinsip ajaran Islam sebagaimana terdapat pada Iman, Islam, dam Ihsan.

Ummu Waraqah binti Al-Harits ra., Imam para Shahabiyah

1 Februari 2023 - 10:00 WIB

Ummu Waraqah binti Al-Harits ra., Imam para Shahabiyah

Ummu Aiman ra., Ibu Asuh Rasulullah saw. yang Pemberani

30 Januari 2023 - 10:00 WIB

Ummu Aiman ra., Ibu Asuh Rasulullah saw. yang Pemberani

Konten Kreator Perempuan dan Peluru Perdamaiannya di Media Digital

29 Januari 2023 - 12:00 WIB

Remaja Palestina Tembak Dua Warga Israel di Yerusalem Timur

Aisyah binti Sa’ad, Putri Pendekar Islam

25 Januari 2023 - 10:00 WIB

Aisyah binti Sa’ad, Putri Pendekar Islam
Trending di Perempuan