Sejak awal berdirinya hingga masa rezim Orde Baru runtuh, Nahdlatul Ulama (1926) dan kaum Islam tradisionalis yang berbasis di pondok pesantren terus menghasilkan ulama yang menarik, meskipun hampir tidak ada dari mereka yang dapat dianggap sebagai intelektual modern.
Jelaslah bahwa tokoh seperti Kiai Wahid Hasyim, Kiai Mahfudz Siddiq, dan Kiai Wahab Chasbullah merupakan perkecualian penting untuk zaman mereka, tetapi hampir tidak ada lagi ulama tradisionalis yang sama lancarnya dengan mereka dalam menggunakan bahasa-bahasa Eropa; juga tidak banyak yang merasa percaya diri tatkala bergaul dengan kaum elite di Jakarta sebagaimana Kiai Wahid Hasyim.
Andai demikian halnya, lantas apakah Abdurrahman Wahid (Gus Dur), seperti halnya sang ayah, juga merupakan perkecualian, atau adakah sesuatu dalam perkembangannya yang menunjukkan bahwa dia merupakan bagian dari perubahan masyarakat yang lebih luas?
Tentu saja tidak ada anehnya bila seorang lulusan pesantren dikirim ke Timur Tengah untuk melanjutkan pendidikannya. Yang tidak umum dalam hal Gus Dur adalah bahwa dia melakukan pendekatan terhadap studi-studinya di Timur Tengah sedemikian rupa sehingga dia juga dapat memperoleh pendidikan yang asli dalam pemikiran Barat. Dan merupakan hasil dari prakarsanya sendiri dan kecintaannya yang kuat untuk melakukan penjelajahan terhadap ide-ide anyar, apakah dalam masalah agama, ilmu sosial, ataupun sastra.
Berkembangnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang didirikan oleh para lulusan pesantren sejak pertengahan tahun 1980-an dan juga usaha yang megak untuk kembali mengkaji pemikiran Islam seperti yang terdapat dalam pertemuan halaqah dengan kuat menandakan adanya perubahan. Sebagian orang mengidentifikasi penyebab perubahan itu adalah Gus Dur sendiri.
Sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), dia mempunyai pengaruh besar terhadap NU, terutama dalam mengubah kultur intelektualnya. Sementara yang liyan mengatakan bahwa meskipun Gus Dur boleh saja menjadi seorang yang sangat intelek, tetapi pengaruhnya harus dipahami sebagai bagian dari gerakan sosial yang lebih luas. Tentu saja, jika ditilik dari sudut pandang abad ke-21, generasi Gus Dur tampaknya memang menandakan adanya titik balik.
Generasi Gus Dur adalah generasi lulusan pesantren pertama yang, lewat pendidikan formal maupun informal, mencoba menyintesiskan pengajaran Islam tradisional dan pemikiran Barat modern. Namun demikian, silang selimpat juga untuk memahami jenis vitalitas intelektual, kreativitas, dan kemerdekaan yang berkembang subur dalam NU itu dapat muncul seperti tanpa kehadiran Gus Dur sebagai pemimpin.
Soeharto, Benny Moerdani, Try Sutrisno
Selama tahun 1987, seperti didedahkan oleh Marcus Mietzner dalam bukunya, Military Politics, Islam and the State in Indonesia: From Turbulent Transition to Democratic Consolidation (2008), Presiden Soeharto mulai merevisi antagonismenya terhadap Islam politik dan kaum modernis pada khususnya.
Menjelang tahun 1988, makin banyak spekulasi mengenai pergantian presiden. Soeharto, yang merasa khawatir atas dukungan yang diberikan oleh militer terhadap dirinya, mulai mencari sekutu liyan. Soeharto mulai menggunakan “latar belakang Muhammadiyah”-nya, sambil menunjukkan dalam pidato-pidatonya bahwa dia pernah menjadi guru di sebuah sekolah Muhammadiyah dan telah dibesarkan sebagai seorang anak angkat dari keluarga santri.
Pada 1988, Jenderal Benny Moerdani menjadi Menteri Pertahanan, suatu “promosi” yang sebenarnya dimaksudkan untuk mengurangi kekuasaannya terhadap militer karena dia tidak lagi memegang rantai komando secara langsung. Kekuasaan Benny telah surut cukup lama dan hubungannya dengan Soeharto juga telah merenggang selama beberapa tahun. Benny membuat Soeharto naik pitam karena dia mengkritik praktik bisnis anak-anak Soeharto yang tamak dan menyerukan adanya keterbukaan yang lebih besar dalam manajemen politik. Hingga Soeharto mengangkat Benny sebagai menteri pertahanan, jenderal kharismatik ini telah dianggap sebagai “raja diraja” oleh karena kontak-kontaknya yang luas di seluruh negeri. Dia juga mendapatkan dukungan yang cukup kuat dalam lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
Semula, Benny Moerdani adalah anak didik Jenderal Ali Murtopo dan kemudian karier militernya terus menanjak dalam tahun 1970-an karena dia bertugas dalam intelijen militer dan mempunyai pengaruh yang masih terasa hingga 1990-an. Namun, banyak kaum Muslim modernis yang membenci Benny oleh karena dia terlibat dalam operasi intelijen militer atas perintah Soeharto untuk menundukkan dan mengintimidasi kaum Muslim militan.
Kejadian yang paling penting adalah kerusuhan di Tanjung Priok pada September 1984. Banyak yang percaya bahwa korban yang jatuh karena intervensi militer sebenarnya mencapai ratusan dan bahwa orang-orang Benny sebagai pelaksana intelijen telah mendalangi kerusuhan itu untuk mengintimidasi kelompok-kelompok radikal Islam.
Kaum modernis merasa suka cita karena Soeharto telah berpisah dari jenderal Katolik ini, yang mereka anggap sebagai musuh, dan mereka juga menyambut gembira penunjukkan Jenderal Try Sutrisno untuk menggantikan Benny sebagai panglima ABRI. Bagi kaum modernis, hal ihwal ini dapat dengan segera diartikan sebagai perubahan penting dalam lingkungan elite politik Indonesia. Penunjukan Try menandakan bahwa untuk yang pertama kalinya ABRI dipimpin oleh seorang Muslim santri.
Jika Benny sering dianggap sebagai seorang tokoh yang lebih suka bekerja di belakang layar dan dengan mudah dianggap sebagai penjahat maka Try sebaliknya, dia mempunyai gaya yang lebih bersahabat dan wajah yang lebih muda tinimbang usianya. Oleh sebab itu, dengan mudah Try menjadi pahlawan Islam di mata pengagumnya. Apakah Try sama mahardikanya dengan Benny ialah soal liyan, tetapi mungkin juga dia disenangi oleh Soeharto karena sifatnya yang relatif naif dan juga keterbukaannya. Pada saat itu, Soeharto memang semakin khawatir terhadap adanya penentangan atas dirinya, dari pihak militer dan juga penentangan terhadap kekuasaannya.
Tahun 1989, rezim Orde Baru yang berkuasa mengeluarkan dua Rancangan Undang-Undang yang sangat terpuji oleh kaum Muslim konservatif. Yang pertama berkelindan dengan usaha membuat undang-undang perkawinan yang “lebih bersifat Islam” dan memperkuat peran pengadilan agama dalam masalah-masalah perkawinan. Sementara yang lainnya berkaitan dengan usaha membuka jalan bagi masuknya pengajaran agama dalam kurikulum sekolah-sekolah umum.
Rancangan undang-undang ini dan juga perkembangan lainnya merupakan tanda bahwa Soeharto setelah menindas kaum modernis selama dua dasawarsa, mulai mencoba mendekati mereka lagi. Soeharto sedang mencoba untuk memperkuat basis kekuasaannya dengan mencari sekutu di luar tentara. Masalah pergantian presiden kiwari menjadi masalah terbuka untuk dibicarakan dan Soeharto sedang mencari dukungan dari kaum modernis agar dapat menahan kekuatan militer.
Sementara itu, di waktu yang bersamaan, masa jabatan perdana Gus Dur di PBNU akan berakhir pada 1989. Oleh karena itu, muktamar NU direncanakan akan diselenggarakan pada November tahun itu. Muktamar akan memilih pengurus PBNU yang baru. Sebelumnya, ada indikasi bahwa Gus Dur dan Kiai Achmad Siddiq akan secara otomatis terpilih kembali. Bagi banyak kalangan, mereka merupakan pasangan yang sangat serasi.
Greg Barton dalam Abdurrahman Wahid, Muslim Democrat, Indonesian President: a View from the Inside (2002), meneroka bahwa kebanyakan ulama konservatif menaruh rasa hormat yang besar kepada Kiai Achmad Siddiq karena dia dinilai sangat saleh dan menguasai ilmu Keislaman. Para pemuda dan ulama yang lebih progresif dan kebanyakan lulusan pondok pesantren menghargai keduanya karena kesediaannya untuk membela ide-ide anyar, seperti halnya tatkala mereka menyambut baik adanya vitalitas intelektual dan keberanian yang telah diperkenalkan oleh Gus Dur pada organisasi.
Bahkan, mereka yang hampir-hampir tidak mempunyai minat dalam hal-hal seperti itu merasa senang melihat NU mulai memperlihatkan posisinya dalam masyarakat Indonesia. Barangkali mereka sebenarnya tidak paham mengapa dunia sangat memperhatikan pemimpin mereka, namun demikian mereka menyambut baik perhatian itu. Setelah sekian lama melihat NU dianggap berada di pinggiran sebagai organisasi yang tidak penting, para anggota merasa gembira karena kiwari NU mendapat perhatian yang lebih serius tinimbang sebelumnya.
Ketua-ketua cabang NU dan pemimpin-pemimpin lainnya menyambut baik adanya dinamisme di puncak organisasi, dan mereka juga terkesan tatkala Gus Dur datang jauh-jauh dari Jakarta untuk menemui mereka. Administrasi organisasi mungkin masih berantakan dan sang ketua umum masih merupakan sosok yang sering memunculkan kontroversi tetapi setidaknya dapat mereka rasakan bahwa ketua umum mereka dan juga Rais Aam-nya di Jakarta memberi perhatian terhadap apa yang trjadi di cabang-cabang.
Bagi yang lain, perubahan yang terjadi membawa keuntungan yang lebih segera dan lebih nyata. Kontraktor bangunan, pedagang, dan pebisnis lainnya dapat melihat efek dari hubungan yang membaik antara NU dan pemerintah. Mereka juga merasakan adanya sentimen positif dari masyarakat terhadap NU–khususnya di kalangan masyarakat Tionghoa. Usaha mereka lebih maju dan kontrak lebih banyak diperoleh.
Walakin, dua tahun terakhir Gus Dur memangku jabatannya yang pertama ini, dia makin menjadi sosok yang kontroversial. Sikapnya yang ceroboh dalam memberi komentar mengenai masalah-masalah sosial dan politik yang menjadi pertikaian telah membuat jengkel banyak pihak di dalam NU, atau juga membuat mereka menjauh dari Gus Dur. Akan tetapi, sampai tingkat tertentu, kontroversi itu juga disebabkan oleh pelbagai unsur yang sekat dengan Soeharto. Mereka ini ingin mengingatkan Gus Dur bahwa dia berhutang budi kepada sang presiden mengenai kedudukannya kiwari ini. Oleh sebab itu, Gus Dur diharapkan dapat mengendalikan diri dalam memberikan kritik terhadap Soeharto.
Kalakian, sebagai suatu paradoks, sebagian warga NU merasa sano terhadap Gus Dur karena mereka menganggap dia terlalu dekat dengan rezim yang berkuasa, sedangkan yang lainnya menganggapnya belum cukup dekat dengan rezim yang berkuasa. Pada Pemilihan Umum 1987, banyak orang yang marah karena Gus Dur sangat kritis terhadap Partai Persatuan Pembangunan dan karenanya menguntungkan partainya Soeharto, Golkar. Akan tetapi yang lainnya, sebenarnya terkadang adalah orang yang sama, menganggapnya terlalu berlawanan dengan rezim Soeharto dalam masalah-masalah seperti Waduk Kedung Ombo, dan karenanya dia membahayakan hubungan baik antara NU dan pemerintah.
Alih-alih, meskipun menjelang Muktamar NU tahun 1989, tidaklah jelas sama sekali apakah Gus Dur akan terpilih kembali atau tidak, dia tetap lolos dari ujian muktamar 1989. Gus Dur tetap bertahan walaupun terdapat tekanan yang luar biasa besarnya dari Presiden Soeharto. Gus Dur berhasil memperkuat kedudukannya dan hasil muktamar ini membuatnya optimis.
Awan kelabu yang berkumpul di cakrawala–dalam bentuk penentangan yang lebih besar dari Soeharto–bagi Gus Dur bukan merupakan alasan untuk merasa khawatir. Sebaliknya, dia tertantang dan terpecut untuk bertindak.
Muhammad Iqbal
Sejarawan IAIN Palangka Raya. Menulis tiga buku: Tahun-Tahun yang Menentukan Wajah Timur (Yogyakarta: EA Books, 2019), Menyulut Api di Padang Ilalang: Pidato Politik Sukarno di Amuntai 27 Januari 1953 (Yogyakarta: Tanda Baca, 2021), dan Bermula dari Cerita Abah: Pemikiran Islam, Politik Islam, dan Islam Tradisi (Yogyakarta: Tanda Baca, Mei 2022).
*Artikel ini telah tayang di Arina.Id. Jika ingin baca aslinya, klik tautan ini: https://arina.id/perspektif/ar-cLa2f/kebangkitan-nu-era-orde-baru–gus-dur-di-antara-soeharto–benny-moerdani–dan-try-sutrisno
