Jalanhijrah.com – Ia mungkin bersuara keras saat Indonesia berantakan. “Saja akan dipersalahkan oleh Tuhan dan sedjarah djikalau saja tidak bidjaksana,” kata Soekarno di hadapan para utusan partai politik di Jakarta, 27 Oktober 1965. Kita mengutip dari teks pidato diterbitkan menjadi buku tipis oleh Jajasan Serba Guna. Kita berimajinasi Soekarno masih mahir memilih kata dan mengucapkan lantang.
Kita tak melihat rekaman saat Soekarno berpidato tapi sekadar membaca teks. Kata atau kalimat dalam teks agak membekali kita mengetahui tanggapan Soekarno atas malapetaka dan nasib partai politik. Ia ingin bersama pelbagai pihak tapi mengutamakan kekuatan partai politik berdalih revolusi.
Soekarno mendapat beragam saran dan tuntutan setelah kejadian 30 September 1965. Kita menengok dalam teks: “Tadi, misalnja, saja didatangi oleh utusan-utusan dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadijah, jang saja mengutjap terima kasih kepada mereka bahwa mereka itu memperingatkan saja akan firman Tuhan. Firman Tuhan jang berbunji: tiap-tiap kita ini adalah pemimpin…
Djadi tiap-tiap kita adalah pemimpin dan tiap kita-kita ini diachirat akan dilandrad oleh Tuhan tentang kepemimpinan kita.” Situasi politik amburadul di Indonesia masih memungkinkan pengajuan peringatan mengenai iman, firman, dan kekuasaan.
Pidato politik Soekarno ingin meminta ketabahan, kesetiaan, dan (penambahan) kekuatan agar partai politik terus berada di belakang Pemimpin Besar Revolusi. Ia sempat memberi pendapat dan sejenis peringatan: “… Revolusi kita adalah revolusi kiri. Tetapi, saja melihat epilog daripada kedjadian 30 September itu, kalau kita tidak waspada, revolusi ini menggeser kekanan.
Dan, djikalau revolusi kita ini menggeser kekanan maka saja berkata itulah malapetaka, jang besar sebesar-besarnja, lebih besar daripada kedjadian 30 September sendiri.” Kita tak terlalu kaget membaca pemikiran atau sikap Soekarno berpijak revolusi. Ia telah membentuk pendapat itu sejak masa 1920-an dan bergolak saat kemunculan beragam partai politik di Indonesia. Ia melakukan pemilahan untuk mengondisikan semua dalam kekuatan besar.
Nasib partai politik tak keruan setelah malapetaka 1965. Soekarno berkata: “Saja mengundang saudara-saudara, pemimpin-pemimpin dari partai-partai, untuk membantu saja didalam hal ini, sebab saudara-saudara bertanggung djawab kepada partai, tetapi lebih daripada itu saudara-saudara bertanggung djawab kepada keselamatan negara dan keselamatan revolusi.” Pidato-pidato Soekarno kurang manjur. Situasi makin tak keruan.
Masa itu berlalu. Soekarno tak lagi berkuasa. Orang-orang politik bergerak dalam suasana Orde Baru. Mereka ingin demokrasi dibuktikan melalui pemilu. Partai politik harus tetap ada dan berkembang dalam raihan kekuasaan. Orde Baru pun menanggungkan masalah besar: demokrasi dan partai politik. Publik justru ragu dan sinis. Ajakan membesarkan partai politik terjadi tapi sinis dan kritik terus berdatangan berpijak sejarah dan menanggapi sandiwara elite politik dan militer setelah 1965.
Rezim Orde Baru berhasil mengadakan Pemilu 1971. Konon, pemilu demi membenarkan mereka demokratis dan memberi perhatian atas nasib partai politik. Kita membuka kliping di Kompas, 10 Agustus 1971: “Tiga ratus lima puluh satu orang terpilih resmi mendjadi anggota DPR. Komposisinja sudah kita ketahui: Golkar 227; NU 58; Parmusi 24; PNI 20, PSII 10, Parkindo 7, Partai Katolik 3; Perti 2; IPKI dan Murba 0. Kemenangan Golkar hasil dari berbagai faktor.
Sebagian karena adanja orientasi politik baru, sebagian djuga karena ikut sertanja aparat penguasa. Golkar majoritas. Partai-partai minoritas. Apa jang akan terdjadi? Apakah akan berlaku pola umum jaitu bahwa kelompok minoritas itu mendjadi lebih militan? Dan kelompok majoritas mendjadi lamban?” Kita mengingat masa lalu saat Golkar sering menang dalam pemilu-pemilu. Golkar mengaku bukan partai politik. Ia menjadi pemenang dan berkuasa.
Pada masa 1970-an, sikap publik terhadap partai politik dipengaruhi oleh perintah dan bujukan penguasa. Mereka mendingan berpihak dan memuji Golkar. Konon, semua demi demokrasi bercap Pancasila dan pembangunan nasional. Pada suatu hari, rezim Orde Baru (1998) tamat memicu kemunculan (lagi) ratusan partai politik untuk mendendam masa lalu atau membentuk masa depan demokrasi di Indonesia abad XXI.
Masa lalu itu pasang surut bagi orang-orang mau membesarkan partai politik. Urusan kepemimpinan tak lagi berdasarkan firman tapi hitungan suara dan kemenangan-kemenangan dalam lakon demokrasi. Kita membuka buku berjudul Perjalanan Partai Politik di Indonesia (1983) susunan M Rusli Karim.
Tatanan besar berubah di titik 1965. Rusli Karim menjelaskan: “Munculnya Orde Baru sekaligus membawa warna baru bagi politik Indonesia. Dengan tema perlunya pembaharuan politik sebagai koreksi total terhadap kekeliruan yang pernah dilakukan selama ini dalam menata dan membina negara… “ Partai politik berhak bermunculan tapi “pembinaan” dan “pengendalian” terjadi saat rezim selalu mementingkan pembangunan nasional dan membuat pembesaran demokrasi bermerek Pancasila.
Pada masa berbeda, orang-orang mengetahui demokrasi masa Orde Baru: ilusi dan manipulasi. Partai politik tetap ada meski mengalami penumpulan atau pengerdilan. Pada saat pembangunan nasional diwujudkan, obrolan bertema partai politik sering lucu dan memprihatinkan.
Mahbub Djunaidi (1971) mengajukan lelucon: “Di mana-mana, sepanjang orang tidak hidup lagi di pohon-pohon, partai politik itu menjadi biang-penggerak macam-macam kejadian, tak peduli kejadian baik atau jelek.” Percampuran pesimis dan tuntutan agar demokrasi masa 1970-an tak terlalu ruwet akibat persaingan partai politik.
Penulis kolom dan novel itu menambahi bobot kelakar politik saat mengetahui sandiwara sedang digelar di Indonesia. Mahbub Djunaidi (1972) menulis: “Terhitung sejak Bung Karno berhasrat membubarkan parpol-parpol, sejak saat itu pula parpol kehilangan masa nyamannya, untuk mulai menjalani hidup yang kaget-kaget. Akibatnya, jadi gugup atau gagap, latah atau maniak. Di mana pun parpol itu bukan kumpulan orang tolol semua.
Semisal perusahaan cari kekuasaan, atas nama ideologi dan sebangsa dengan itu, parpol diayomi direktur-direktur yang kuat syaraf dan punya bakat memimpin seolah dibawa sejak dari rahim ibu, lagi pula tajam penciuman.” Pendapat mengandung lucu dan “sadis” itu peringatan atas tatanan demokrasi sedang dibuat dengan lagak teater.
Tahun-tahun berlalu memberi ragu atas nasib demokrasi di Indonesia. Pada 2024, kita mengetahui sekian partai politik bertepuk tangan. Mereka mengaku menang. Mereka mendapat kursi di DPR. Pembuktian jika partai politik “bukan kumpulan orang tolol semua.” Sekian partai politik kalah dan gagal masuk DPR. Kalah itu bikin sedih dan malu.
Kita makin mengerti orang-orang Indonesia masih memberi perhatian dalam pembesaran partai politik, tak asal memberi kutukan atau makian. Urusan partai politik masih seru selain kesibukan memilih presiden. Kita masih dalam perkara terbesar itu kekuasaan. Firman mungkin terlupakan saat kita ingin mengenang demokrasi dan menebak arus demokrasi masa depan. Diksi termoncer itu kekuasaan ketimbang firman meski pernah diajukan dalam ketegangan dan kerancuan berlatar 1965. Begitu.
